150 Honorer Pemprov Babel Diputus Kontrak, Ternyata Ini Penyebabnya

Selasa 11 Feb 2025 - 23:50 WIB
Reporter : Yudiansyah
Editor : Yudiansyah

PANGKALPINANG, BELITONGEKSRES.COM - Sebanyak 150 pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) resmi tidak diperpanjang kontraknya.

Pemutusan kontrak honorer ini karena mereka gagal dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 dan tidak terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Babel, Yudi Suhasri, mengungkapkan bahwa aturan pemerintah pusat membatasi rekrutmen tenaga honorer di luar data yang telah ditetapkan oleh BKN.

"Oleh karena itu, Pemprov Babel tidak memiliki dasar hukum untuk kembali mempekerjakan mereka," kata Yudi Suhasri, seperti dilansir dari Antara Babel,  Selasa 11 Februari 2025.

BACA JUGA:UBB Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Bangka Belitung

Upaya Honorer Memperjuangkan Nasib

Keputusan ini menuai respons dari para tenaga honorer yang terdampak. Mereka pun mendatangi Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, untuk meminta solusi dan kebijakan agar dapat tetap bekerja di lingkungan Pemprov Babel.

Menurut Yudi, peluang bagi para honorer Pemprov Babel untuk kembali bekerja masih terbuka, tetapi melalui skema tenaga alih daya (outsourcing).

Namun, kebijakan tersebut perlu mendapat persetujuan dari Penjabat (Pj) Gubernur atau Gubernur Babel terpilih nantinya. Selain itu, tenaga alih daya yang dapat diterima pun terbatas pada tiga bidang pekerjaan, yakni tenaga keamanan, kebersihan, dan sopir.

"Jika ada kesempatan bagi mereka untuk bekerja lagi, satu-satunya jalan adalah melalui kebijakan Pj Gubernur atau Gubernur terpilih. Namun, tenaga yang bisa direkrut melalui alih daya pun terbatas," jelasnya.

BACA JUGA:Lanal Babel Gagalkan Penyelundupan 26 Ton Timah Ilegal ke Malaysia

Harapan dan Tantangan di Masa Depan

Meski opsi tenaga alih daya masih terbuka, mekanisme ini membutuhkan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait anggaran dan regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, banyak tenaga honorer di lingkungan Pemprov Babel yang bergantung pada pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dengan kondisi ini, harapan kini tertuju pada kebijakan daerah yang bisa memberikan solusi terbaik bagi tenaga honorer yang terdampak.

Kategori :