BELITONGEKSPRES.COM - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi. Pengamat pasar uang Ariston Tjendra menilai bahwa pemangkasan belanja negara turut memberikan sentimen negatif ke pasar, yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah.
"Pembatasan pengeluaran pemerintah sedikit banyak mempengaruhi roda ekonomi bisnis, sehingga turut memberi tekanan ke pasar," ujar Ariston di Jakarta, Selasa.
Di sisi lain, faktor eksternal seperti kebijakan tarif impor AS juga turut menambah tekanan terhadap rupiah. Kenaikan tarif baja dan aluminium sebesar 25 persen yang diberlakukan oleh pemerintahan AS mendorong pelaku pasar beralih ke aset yang lebih aman, seperti emas, sehingga aset berisiko seperti rupiah mengalami tekanan.
Pada penutupan perdagangan Selasa, rupiah melemah 26 poin atau 0,16 persen menjadi Rp16.364 per dolar AS. Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga mengalami pelemahan ke level Rp16.380 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.350 per dolar AS.
BACA JUGA:Alasan Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Baru Bulog
BACA JUGA:Inovasi Koperasi KIM: Sulap Sabut Kelapa Jadi Produk Bernilai Jual Tinggi
Pelemahan ini terjadi di tengah kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran sebesar Rp306,69 triliun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun berasal dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga, sedangkan Rp50,59 triliun merupakan pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merinci pemangkasan ini dalam surat resmi yang menetapkan 16 pos belanja yang akan dipangkas, dengan besaran antara 10 hingga 90 persen. Selain itu, pemangkasan dana TKD mencakup beberapa instrumen seperti dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil, dana desa, dan dana otonomi khusus.
Dengan berbagai faktor ini, pelaku pasar kini mencermati bagaimana kebijakan efisiensi akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama terkait daya beli masyarakat dan investasi. (antara)