Beberapa tahun terakhir, krisis perubahan iklim menjadi isu yang marak digaungkan di Indonesia. Mulai dari kemarau berkepanjangan hingga naiknya permukaan laut, menjadi serpihan fenomena yang menandai bahwa ancaman krisis iklim memang nyata adanya.
Pergeseran dari ketergantungan bahan bakar fosil menuju sumber energi baru terbarukan (EBT) telah menjadi perhatian utama kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir.
Ini juga didorong oleh hasil "Kesepakatan Paris 2015", saat Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 21) yang membatasi kenaikan suhu sampai 1,5 derajat celcius. Salah satu rekomendasinya yaitu melalui transisi energi guna mengejar target emisi nol karbon (net zero emission/NZE).
Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) 2022, Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan dapat mencapai 43,20 persen pada 2030 dengan dukungan internasional.
BACA JUGA:Mengintip Peradaban Buddha Abad ke-7 dari KCBN Muaro Jambi
BACA JUGA:Kemeriahan Tahun Baru Imlek 2024 yang Kian Terasa
Mempercepat transisi EBT
????
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) telah menetapkan target bauran kebijakan EBT sebesar 23 persen pada 2025 mendatang. Sebagai negara yang dianugerahi SDA melimpah, Indonesia tentu perlu menyadari bahwa keberlimpahan bukan berarti tak terbatas. Apalagi jika tak dikelola dengan baik, maka akan berakhir habis.
Salah satu hambatan yang timbul berasal dari aspek pembiayaan karena bertransisi penuh menuju EBT terbilang tidak murah. Dalam hal ini, peran PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) sebagai perusahaan pembiayaan sangat diperlukan. Salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini diberi mandat sebagai Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform Manager.
ETM Country Platform merupakan kerangka kerja yang menyediakan pembiayaan untuk mempercepat transisi energi nasional, dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial dan non-komersial secara berkelanjutan. Untuk itu, BUMN tersebut memiliki tanggung jawab memimpin berbagai proyek pendanaan yang mempunyai aspek keberlanjutan lingkungan.
Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad menyampaikan, sampai akhir 2023, portfolio pembiayaan SMI mencakup berbagai proyek yang memiliki potensi untuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
BACA JUGA:Kehadiran Negara Pada Persoalan Kesejahteraan Rakyat
BACA JUGA:Generasi Z Jangan Memilih Pemimpin Hanya karena Jatuh Cinta
Proyek-proyek ini terdiri atas proyek EBT dan transportasi ramah lingkungan dengan total komitmen pembiayaan sekitar Rp13,3 triliun, beserta total outstanding sekitar Rp8,2 triliun. Di antara banyaknya pembiayaan tersebut, infrastruktur pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi salah satu proyek yang difokuskan perseroan.