JAKARTA - Ketika Pemerintah membubarkan Dewan Ketahanan Pangan, sekitar empat tahun lalu, banyak pihak merisaukan simpul koordinasi pangan yang diperkirakan bakal banyak melahirkan persoalan turunan.
Lembaga ad hoc nonstruktural yang merajut komunikasi dan koordinasi antarkementerian/lembaga di tingkat pusat atau pun antara pusat dan daerah menjadi tidak ada lagi.
Maka kecenderungan bagi masing-masing lembaga untuk mementingkan ego sektoral, sepertinya bakal semakin menggejala. Setiap sektor akan mendahulukan kepentingan masing-masing, sehingga kebersamaan antarsektor menjadi sulit untuk diwujudkan.
Padahal, pembangunan pangan bersifat multi-sektor dan multi-pihak. Pembangunan pangan sangat membutuhkan simpul koordinasi secara utuh dan holistik.
Banyak literatur tentang pembangunan pangan mengartikan simpul koordinasi pangan (SKP) merupakan suatu sistem atau mekanisme koordinasi yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pangan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, industri pangan, petani, dan lain-lain.
Untuk itu, maka tujuan dan fungsi dari simpul koordinasi pangan sangat penting untuk dirumuskan bersama.
Tujuan simpul koordinasi pangan tidak lain adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pangan, meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan, mengurangi ketimpangan dan kerawanan pangan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pangan.
BACA JUGA:Radikalisme dan Atheisme Digital Selama 2024
Sementara yang menjadi fungsi simpul koordinasi pangan adalah mengoordinasikan kebijakan dan program pangan, menghimpun, dan mengolah data pangan, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pangan, meningkatkan komunikasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan, mengembangkan sistem peringatan dini untuk mengatasi krisis pangan.
Mengacu pada tujuan dan fungsi tersebut, maka simpul koordinasi pangan memiliki manfaat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi risiko kekurangan pangan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan, meningkatkan kemampuan menghadapi krisis pangan.
Hal itu, termasuk pencarian sistem pangan yang cocok untuk dikembangkan di negeri ini, hingga kini masih terus dikembangkan.
Isu terhangat yang sekarang ramai dibincangkan adalah adanya kemauan politik Pemerintahan Prabowo/Gibran untuk membebaskan Perum Bulog dari statusnya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) menjadi lembaga otonom pemerintah langsung di bawah presiden.
Hal ini menarik untuk dibincangkan, karena selama 21 tahun Perum Bulog menyandang atribut sebagai perusahaan pelat merah, ternyata keperkasaannya selaku dunia usaha hampir tidak terdengar.
Sahabat Petani
Perum Bulog lebih populer di mata publik sebagai operator pangan yang melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah, seperti impor beras, misalnya.