BELITOINGEKSPRES.COM - Politisi dari Partai Golkar, Henry Indraguna, menekankan bahwa penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen memerlukan periode transisi yang cukup. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat daya beli masyarakat, ketahanan industri, dan kesejahteraan rakyat.
"Keputusan ini menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok menengah dan bawah yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa pokok," ungkap Henry pada Rabu, 8 Januari.
Henry memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan masa transisi dalam penerapan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Ia berharap masa transisi ini dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan kementerian terkait, tidak hanya untuk mempersiapkan penerapan pajak baru, tetapi juga untuk melakukan sosialisasi yang memadai tentang perubahan tersebut.
"Masyarakat perlu diberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami tentang bagaimana kebijakan ini akan diterapkan dan barang-barang apa saja yang terkena kenaikan PPN," tambahnya.
BACA JUGA:Riset Terbaru BRIN Potensi Gempa Megathrust Selat Sunda, Ini 13 Zona Berbahaya di Indonesia
BACA JUGA:KPK Mengajak Polri Memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi yang Anjlok Selama 5 Tahun
Henry menegaskan pentingnya komunikasi yang baik untuk mengatasi kekhawatiran yang mungkin muncul di masyarakat. "Walaupun ditetapkan bahwa kenaikan ini hanya berlaku untuk barang mewah, masih banyak informasi yang salah yang beredar. Oleh karena itu, pemerintah harus aktif menjelaskan dan mengartikulasikan kebijakan ini dengan jelas, terutama di era media sosial saat ini."
Dia juga meminta kementerian dan lembaga terkait untuk menjelaskan alasan di balik kenaikan bertahap PPN serta penggunaan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. "Masyarakat sudah lelah mendengar berita tentang penyelewengan pajak dan korupsi di kalangan pejabat. Mereka ingin tahu bahwa pajak yang mereka bayar memberikan manfaat nyata untuk kesejahteraan mereka. Pemerintah perlu transparan dan akuntabel dalam mengelola aliran pajak ini," pungkasnya. (jpc)