BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 2025 sekaligus menekan biaya bagi jemaah. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pelaksanaan haji yang lebih baik, efisien, dan tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, mengungkapkan bahwa skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M tengah direvisi. “Revisi ini bertujuan menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasilnya akan kami ajukan ke Komisi VIII DPR RI untuk pembahasan lebih lanjut dalam Panitia Kerja,” ujar Romo Syafi’i di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 27 Desember.
Rencana pembentukan Panja Haji akan dilakukan pada 30 Desember 2024 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Meski DPR sedang reses, mereka dijadwalkan mengadakan rapat khusus untuk membahas biaya haji.
Romo Syafi’i menjelaskan bahwa efisiensi biaya haji akan difokuskan pada beberapa komponen utama, yaitu penerbangan, akomodasi (hotel), konsumsi, dan transportasi. Di antara komponen tersebut, biaya penerbangan merupakan yang terbesar, mencakup sekitar 35-40 persen dari total biaya haji.
BACA JUGA:JPU Banding Vonis Kasus Korupsi Timah, Putusan 5 Terdakwa Terlalu Ringan
BACA JUGA:BGN Tegaskan Tak Libatkan Ormas dalam Program Makan Siang Bergizi
“Kami sedang melakukan rasionalisasi terhadap semua komponen biaya untuk mendapatkan angka yang ideal. Dengan efisiensi ini, pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Selain itu, Romo Syafi’i menyoroti pentingnya penyelesaian kontrak di wilayah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Kontrak ini mencakup fasilitas vital seperti tenda untuk jemaah haji.
“Kami perlu segera menuntaskan kontrak Armuzna agar tidak kalah cepat dengan negara lain. Fasilitas jemaah harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, kami bersama DPR RI akan mencari solusi pendanaan, termasuk kemungkinan menggunakan Uang Muka BPIH,” tegasnya.
Dengan efisiensi biaya dan peningkatan manajemen, Kemenag berharap ibadah haji 2025 tidak hanya lebih terjangkau tetapi juga memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan berkesan bagi para jemaah. Presiden Prabowo dan pemerintah berkomitmen menjaga transparansi serta mutu pelayanan dalam penyelenggaraan haji tahun depan. (jpc)