BELITONGEKSPRES.COM - Isu hak asasi manusia (HAM) dalam industri mobil listrik sedang menjadi sorotan karena mendapat rapor merah dari Amnesty International baru-baru ini.
Amnesty International mengungkapkan bahwa beberapa produsen mobil listrik besar di dunia gagal menangani masalah hak asasi manusia. Ini seperti yang terjadi dalam rantai pasokan bahan-bahan mineral yang digunakan untuk baterai kendaraan mereka.
Laporan dari Amnesty menyebutkan bahwa banyak produsen mobil listrik tidak memberikan perhatian yang cukup pada perlindungan hak asasi manusia alias HAM.
Terutama bagi komunitas yang tinggal di sekitar tambang kobalt, litium, nikel, dan tembaga—bahan-bahan penting untuk produksi baterai. Komunitas-komunitas ini terpapar pada eksploitasi, risiko kesehatan, dan kerusakan lingkungan yang serius.
BACA JUGA:Pengguna Mobil Listrik Diprediksi 8.000 Unit Selama Libur Nataru, PLN Sediakan 2.490 SPKLU
Laporan tersebut memberikan penilaian terhadap kebijakan hak asasi manusia 13 produsen mobil listrik. Beberapa merk mobil mendapat penilaian buruk, atau bisa dibilang "rapor merah", karena kurangnya perhatian terhadap perlindungan HAM dalam proses produksi mereka.
"Penilaian ini dilakukan berdasarkan kebijakan perusahaan, identifikasi risiko, pemetaan rantai pasokan, dan pelaporan hak asasi manusia," jelas Amnesty, dengan skor yang bervariasi antara 1 hingga 90, dikutip Autocar, Selasa 10 Desember 2024.
Salah satu masalah besar datang dari Republik Demokratik Kongo (DRC), negara yang memproduksi sekitar 70% kobalt dunia.
Kobalt ini digunakan dalam banyak baterai mobil listrik, namun penambangan kobalt di sana sering kali menyebabkan pencemaran air dan eksploitasi pekerja, termasuk wanita dan anak-anak, yang terpaksa bekerja dengan upah rendah dalam kondisi yang berbahaya.
BACA JUGA:PLN dan Icon Plus Tandatangani Kerja Sama Sewa Mobil Listrik untuk Kendaraan Operasional
Dari 13 produsen yang dinilai, Mercedes-Benz memperoleh nilai tertinggi dengan 51 poin, diikuti oleh Tesla (49) dan Stellantis (42). Volkswagen, BMW, dan Ford mendapat nilai 41.
Namun, di sisi lain, beberapa produsen asal China, seperti BYD, mendapat nilai sangat rendah, hanya 11 poin, dengan Mitsubishi (13) dan Hyundai (21) juga mendapat skor buruk.
Amnesty International menyayangkan rendahnya transparansi dari BYD mengenai uji tuntas hak asasi manusia dalam rantai pasokan baterainya. Hyundai dan Mitsubishi pun dinilai kurang memberikan informasi yang cukup mengenai kebijakan HAM mereka.
Meski begitu, Hyundai mengakui temuan ini dan berkomitmen untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasokan mereka, sementara BYD dan Mitsubishi belum memberikan tanggapan.
BACA JUGA:Zeekr Beralih ke Mobil Hybrid, Tak Lagi Fokus Hanya Kendaraan Listrik