Mentan Andi Amran Minta Manajer Pupuk Indonesia Dicopot, Keluhan Kades Soal Pupuk Tak Tersalurkan

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan perintah tegas agar manajer PT Pupuk Indonesia dicopot dari jabatannya karena lambannya distribusi pupuk bersubsidi ke daerah-daerah. 

Perintah tersebut disampaikan langsung kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih di Lapangan Kementerian Pertanian, Rabu 6 November.

"Saya minta manajernya dicopot! Periksa semua distribusi pupuk yang belum sampai. Saya perintahkan, ini tidak bisa ditawar lagi," ujar Amran dengan tegas. Rachmat Pribadi pun langsung mengonfirmasi akan melaksanakan perintah tersebut.

Amran merasa geram setelah menerima banyak keluhan dari Kepala Desa (Kades) mengenai ketidaktersalurkannya pupuk bersubsidi ke sejumlah daerah. 

Menurutnya, penyaluran pupuk yang dimulai sejak Januari 2024 ternyata terkendala karena proses birokrasi yang belum selesai, terutama terkait tanda tangan bupati.

BACA JUGA:Bahlil Lahadalia Bantah Isu Jokowi Bergabung dengan Partai Golkar

BACA JUGA:Fenomena La Nina, BMKG Imbau Masyarakat Waspada Hadapi Cuaca Ekstrem dan Potensi Bencana Hidrometeorologi

“Kami sudah kirim pupuk sejak Januari, tapi sampai bulan November ini belum sampai juga. Pupuk numpuk di gudang, tapi karena birokrasi yang lambat, pupuk belum sampai ke lapangan,” ungkap Amran.

Amran kemudian meminta klarifikasi dari seorang Kades yang hadir, dan mendapat jawaban bahwa pupuk di wilayah Jawa Timur pun belum sampai. Ia pun menyesalkan ketidakmampuan sistem distribusi, terutama di Jawa, dan mempertanyakan bagaimana kondisi distribusi di daerah luar pulau Jawa, seperti Papua dan Aceh.

"Jika di Jawa saja masih bermasalah, bagaimana dengan Papua dan Aceh?" tegasnya, seraya menekankan bahwa distribusi pupuk harus berjalan tanpa hambatan politik.

Ia menegaskan bahwa penyaluran pupuk adalah masalah kebutuhan rakyat, bukan urusan politik, meskipun ada bupati yang tengah sibuk dengan pilkada.

"Pupuk ini untuk rakyat kecil, tidak boleh dipolitisasi," pungkas Amran.  (jpc)