RUU Pilkada Dibatalkan, Pengamat Politik Sebut Revisi Hanya Untungkan Pihak Tertentu

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Jumat , 23 Aug 2024 - 18:38

Badan Legislasi (Baleg) DPR sempat menyetujui revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada segera disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis, 23 Agustus 2024.-Disway.id/Anisha Aprilia---

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Pengamat politik dan hukum Abdul Fikchar Hadjar menilai Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada memunculkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Menurutnya, revisi tersebut hanya menambah keruh situasi politik jelang Pilkada serentak 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 yang mengubah ambang batas pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) dan menetapkan usia minimal 30 tahun untuk calon kepala daerah, direspons cepat oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah.

Alih-alih mengikuti putusan MK, DPR dan pemerintah malah membatalkan ketentuan ambang batas pendaftaran Cakada, seperti yang berlaku di Pilkada Jakarta, di mana partai politik dengan perolehan suara 7,5% dalam Pileg terakhir dapat mendaftarkan calon tanpa berkoalisi.

Usulan agar usia 30 tahun dihitung saat pendaftaran calon, bukan saat pelantikan, juga ditolak oleh DPR dan pemerintah.

Sebaliknya, DPR dan pemerintah mengajukan revisi baru yang menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi minimal 20% suara dan 25% kursi di DPRD. Selain itu, usia calon kepala daerah tetap harus 30 tahun pada saat pelantikan.

Abdul Fikchar menyatakan bahwa perubahan ini jelas menimbulkan kemarahan publik, karena dianggap menguntungkan pihak tertentu.

Ia mengusulkan agar RUU Pilkada ini dibatalkan, dan menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang peraturan sesuai putusan MK. "RUU Pilkada ini sebaiknya dibatalkan saja," ujarnya kepada Disway.id, Jumat, 23 Agustus 2024.

Abdul Fikchar menambahkan bahwa masyarakat sudah mengerti situasi politik yang ada, dan melihat adanya upaya untuk memanfaatkan revisi ini demi kepentingan tertentu. "Perubahan ini tampak dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan," jelasnya.

KPU Tetap Berpedoman pada Putusan MK

Abdul Fikchar juga menjelaskan bahwa saat ini, KPU memiliki tanggung jawab untuk merancang Peraturan KPU (PKPU) khusus Pilkada 2024.

ruu pilkada dibatalkan, pengamat politik sebut revisi hanya untungkan pihak tertentu                            jakarta, belitongekspres.com - pengamat politik dan hukum abdul fikchar hadjar menilai revisi undang-undang (ruu) pilkada memunculkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. menurutnya, revisi tersebut hanya menambah keruh situasi politik jelang pilkada serentak 2024.
putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 60 yang mengubah ambang batas pendaftaran calon kepala daerah (cakada) dan menetapkan usia minimal 30 tahun untuk calon kepala daerah, direspons cepat oleh badan legislasi (baleg) dpr dan pemerintah.
alih-alih mengikuti putusan mk, dpr dan pemerintah malah membatalkan ketentuan ambang batas pendaftaran cakada, seperti yang berlaku di pilkada jakarta, di mana partai politik dengan perolehan suara 7,5% dalam pileg terakhir dapat mendaftarkan calon tanpa berkoalisi. 
usulan agar usia 30 tahun dihitung saat pendaftaran calon, bukan saat pelantikan, juga ditolak oleh dpr dan pemerintah.
baca juga:dedi mulyadi sebut calon wakil gubernur pendampingnya kemungkinan dari golkar, akan diumumkan malam ini
baca juga:hellyana ucap terima kasih ke pdip: siap bertarung di pilkada babel 2024 bersama hidayat arsani
sebaliknya, dpr dan pemerintah mengajukan revisi baru yang menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi minimal 20% suara dan 25% kursi di dprd. selain itu, usia calon kepala daerah tetap harus 30 tahun pada saat pelantikan. 
abdul fikchar menyatakan bahwa perubahan ini jelas menimbulkan kemarahan publik, karena dianggap menguntungkan pihak tertentu.
ia mengusulkan agar ruu pilkada ini dibatalkan, dan menyarankan komisi pemilihan umum (kpu) merancang peraturan sesuai putusan mk. "ruu pilkada ini sebaiknya dibatalkan saja," ujarnya kepada disway.id, jumat, 23 agustus 2024.
abdul fikchar menambahkan bahwa masyarakat sudah mengerti situasi politik yang ada, dan melihat adanya upaya untuk memanfaatkan revisi ini demi kepentingan tertentu. "perubahan ini tampak dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan," jelasnya.
kpu tetap berpedoman pada putusan mk
baca juga:6 calon gubernur dan wakil gubernur pdip di pilkada 2024
baca juga:daftar 163 bakal calon bupati/wali kota dari pdip untuk pilkada 2024
abdul fikchar juga menjelaskan bahwa saat ini, kpu memiliki tanggung jawab untuk merancang peraturan kpu (pkpu) khusus pilkada 2024. 
menurutnya, pkpu harus menyesuaikan dengan undang-undang pilkada yang ada dan putusan mk terbaru, tanpa harus mengubah undang-undang yang ada setiap kali ada putusan mk.
ruu pilkada akhirnya dibatalkan oleh dpr
setelah mendapat tekanan dari aksi protes mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya di depan gedung dpr ri pada kamis, 22 agustus 2024, dpr melalui wakil ketua sufmi dasco ahmad, akhirnya memutuskan untuk membatalkan ruu pilkada yang sebelumnya direvisi bersama pemerintah.
dasco menjelaskan bahwa pengesahan ruu pilkada yang seharusnya dilakukan hari itu batal karena banyak anggota dpr yang tidak hadir dalam rapat paripurna. 
baca juga:pilkada babel 2024: pdip resmi usung pasangan calon hidayat arsani dan hellyana
baca juga:dpr batalkan ruu pilkada, pengamat sebut anies berpeluang maju pilkada 2024
dengan pertimbangan tersebut, dpr memutuskan untuk tidak melanjutkan pengesahan ruu pilkada dan kembali ke ketentuan undang-undang nomor 60 yang sudah ditetapkan oleh mk.
“oleh karena itu, pada saat pendaftaran pilkada 27 agustus nanti, yang berlaku adalah keputusan mk yang mengabulkan gugatan partai buruh dan partai gelora,” ujarnya.
keputusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya yang telah memperjuangkan aspirasi mereka. 
dasco menegaskan bahwa putusan mk terbaru akan menjadi acuan utama untuk pilkada serentak 2024, meskipun perubahan ini diprediksi akan berdampak signifikan pada peta politik di berbagai daerah. (dis)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 24 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan