Langkah Awal Hilirisasi Indonesia, Presiden Jokowi Larang Ekspor Nikel

BELITONGEKSPRES.COM - Dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium di Kendal Jawa Tengah, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenang momen penting bersama Presiden Joko Widodo. 

Dia bercerita tentang saat-saat bersejarah ketika Jokowi mengambil keputusan strategis untuk melarang ekspor nikel, yang menandai langkah awal hilirisasi Indonesia.

Menurut Luhut, di depan pintu masuk Istana, Presiden Jokowi dengan tegas mengonfirmasi kebijakan pelarangan ekspor nikel. 

Meskipun kebijakan ini awalnya menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan ekspor sebesar 1,5 miliar dolar AS, Luhut melihat dampak positifnya. Larangan tersebut membuat Indonesia lebih dihormati dan disegani di kancah internasional, serta berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor negara.

BACA JUGA:Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi IKN: Menko Bahlil Lahadalia Jadi Ketua

BACA JUGA:Kemenkominfo Gelar Program UMKM Level Up untuk Optimalkan Teknologi Digital

Luhut mengakui bahwa momen ini terasa sentimentil, terutama mengingat masa pemerintahan Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi. "Selamat jalan, Pak. Bapak akan menjadi kenangan, walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini buat saya pribadi sangat menyentuh," ungkap Luhut dengan penuh emosi.

Dia menilai bahwa Presiden Jokowi telah berhasil membangun fondasi kuat bagi Indonesia sebagai negara yang bergerak menuju industrialisasi, bukan sekadar pengekspor bahan mentah. Warisan kebijakan ini, menurut Luhut, tidak mudah untuk ditiru.

Luhut menekankan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki karakter yang kuat dan tidak bisa dianggap enteng. Negara ini kini dikenal sebagai negara besar yang berani mengambil sikap.

Ia mengimbau semua menteri untuk menjaga dan mengawal semua kebijakan yang telah diinisiasi oleh Jokowi, serta memastikan kredibilitas yang telah dibangun selama satu dekade terakhir tetap terjaga.

BACA JUGA:Menko Perekonomian Ungkap Dampak Ekonomi Indonesia Terhadap Potensi Resesi AS

BACA JUGA:Program 'Light Up The Dream', PLN UP3 Belitung Wujudkan Mimpi Terangi Keluarga Dhuafa

"Kita semua pembantu Presiden harus betul-betul mengawal semua peraturan dengan baik, kita harus jaga kredibilitas Presiden yang dibangun 10 tahun," tegas Luhut. (ant)