Kenaikan UKT Dibatalkan, Mendikbud Ristek Siap Evaluasi Kenaikan Biaya Kuliah Setiap PTN

Reporter: |

Editor: Erry Frayudi |

Selasa , 28 May 2024 - 20:42

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)--

BELITONGEKSPRES.COM - Perbincangan mengenai kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah mencapai tingkat nasional dan bahkan sampai ke Istana Negara.

Tanggal 27 Mei, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Hasilnya, kenaikan UKT untuk tahun ini dibatalkan.

Jokowi memberikan pertimbangan kepada Nadiem mengenai polemik terkait UKT. Ia menyoroti bahwa kenaikan UKT sangat tinggi.

"Menteri Pendidikan sudah mengabarkan bahwa kenaikan UKT yang tinggi akan dibatalkan sementara dan akan direncanakan agar dapat diringankan," ungkapnya.

Namun, terkait dengan detail teknisnya, Jokowi meminta untuk menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Meskipun demikian, Jokowi menyuarakan keinginan untuk melakukan evaluasi terhadap UKT. Rencananya, kenaikan UKT di setiap perguruan tinggi akan dievaluasi dan dikalkulasikan.

"Mungkin, ini masih menjadi kemungkinan, kenaikan akan diterapkan mulai tahun depan. Sehingga, akan ada jeda waktu, tidak langsung diterapkan seperti saat ini," tambahnya.

Pernyataan Jokowi disetujui oleh Nadiem. Ia mengakui telah mendengarkan aspirasi dari mahasiswa, keluarga mahasiswa, dan juga telah bertemu dengan beberapa rektor. Kesepakatan bersama telah dicapai untuk tidak melakukan kenaikan UKT.

"Jadi, tahun ini tidak akan ada mahasiswa yang terkena dampak dari kenaikan UKT," tegasnya.

Nadiem juga akan mempertimbangkan kenaikan UKT di setiap perguruan tinggi, namun akan diterapkan mulai tahun depan. "Kami ingin memastikan bahwa jika ada kenaikan UKT, hal tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran," jelasnya.

Di sisi lain, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sepakat dengan pembatalan kenaikan UKT untuk tahun 2024. Keputusan tersebut dihasilkan setelah rapat bersama Nadiem dan para rektor.

"Kami para rektor PTN telah mencapai kesepakatan. Artinya, keputusan yang diumumkan oleh Pak Nadiem telah disepakati oleh semua rektor PTN. Ini adalah kesepakatan bersama para rektor PTN," tegas Ketua MRPTNI, Ganefri, saat dihubungi kemarin.

kenaikan ukt dibatalkan, mendikbud ristek siap evaluasi kenaikan biaya kuliah setiap ptn                            belitongekspres.com - perbincangan mengenai kenaikan uang kuliah tunggal (ukt) telah mencapai tingkat nasional dan bahkan sampai ke istana negara. 
tanggal 27 mei, presiden joko widodo memanggil menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, nadiem makarim. hasilnya, kenaikan ukt untuk tahun ini dibatalkan.
jokowi memberikan pertimbangan kepada nadiem mengenai polemik terkait ukt. ia menyoroti bahwa kenaikan ukt sangat tinggi. 
"menteri pendidikan sudah mengabarkan bahwa kenaikan ukt yang tinggi akan dibatalkan sementara dan akan direncanakan agar dapat diringankan," ungkapnya.
namun, terkait dengan detail teknisnya, jokowi meminta untuk menunggu keputusan dari kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
meskipun demikian, jokowi menyuarakan keinginan untuk melakukan evaluasi terhadap ukt. rencananya, kenaikan ukt di setiap perguruan tinggi akan dievaluasi dan dikalkulasikan. 
"mungkin, ini masih menjadi kemungkinan, kenaikan akan diterapkan mulai tahun depan. sehingga, akan ada jeda waktu, tidak langsung diterapkan seperti saat ini," tambahnya.
baca juga:komisi x dpr ri apresiasi pembatalan kenaikan ukt, dorong kebijakan pendidikan yang komprehensif
baca juga:buntut penguntitan jampidsus oleh densus, jokowi panggil kapolri dan jaksa agung, ini respon jenderal sigit
pernyataan jokowi disetujui oleh nadiem. ia mengakui telah mendengarkan aspirasi dari mahasiswa, keluarga mahasiswa, dan juga telah bertemu dengan beberapa rektor. kesepakatan bersama telah dicapai untuk tidak melakukan kenaikan ukt. 
"jadi, tahun ini tidak akan ada mahasiswa yang terkena dampak dari kenaikan ukt," tegasnya.
nadiem juga akan mempertimbangkan kenaikan ukt di setiap perguruan tinggi, namun akan diterapkan mulai tahun depan. "kami ingin memastikan bahwa jika ada kenaikan ukt, hal tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran," jelasnya.
di sisi lain, majelis rektor perguruan tinggi negeri indonesia (mrptni) sepakat dengan pembatalan kenaikan ukt untuk tahun 2024. keputusan tersebut dihasilkan setelah rapat bersama nadiem dan para rektor. 
"kami para rektor ptn telah mencapai kesepakatan. artinya, keputusan yang diumumkan oleh pak nadiem telah disepakati oleh semua rektor ptn. ini adalah kesepakatan bersama para rektor ptn," tegas ketua mrptni, ganefri, saat dihubungi kemarin.
ganefri menyatakan bahwa pihaknya tidak menganggap pembatalan tersebut sebagai masalah. sebelumnya, ptn hanya memperluas kategori kelas ukt, dari kelompok ukt 1–5 menjadi lebih banyak. 
perluasan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang orang tuanya mampu secara finansial. 
"dengan pembatalan ini, saya rasa tidak akan ada masalah. saya juga percaya bahwa kenaikan yang dilakukan sebelumnya hanya sebesar 3 persen atau 10 persen. tidak ada yang mencapai ratusan persen," ujarnya.
baca juga:sim c1 resmi diluncurkan oleh korlantas untuk sepeda motor berkapasitas 250–500 cc
baca juga:pertamina patra niaga targetkan 100 spbu jual pertamax green 95 ditahun 2024
dengan pembatalan ini, sistem ukt akan kembali seperti tahun sebelumnya. oleh karena itu, dia berharap tidak akan ada perdebatan yang berkelanjutan terkait dengan ukt. 
namun, bagaimana dengan mahasiswa baru yang sudah membayar ukt? ganefri menjelaskan bahwa teknis pembatalan tersebut akan diatur oleh masing-masing ptn. yang pasti, masyarakat tidak akan mengalami kerugian.
selain itu, ganefri menambahkan bahwa besaran ukt yang diumumkan hanya berlaku untuk calon mahasiswa melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi (snbp), yang hanya mencakup 20 persen dari total kuota mahasiswa baru. 
sementara untuk seleksi nasional berbasis tes (snbt) dan jalur mandiri masih belum diumumkan karena proses seleksi masih berlangsung. 
"jumlah mahasiswa yang membayar melalui snbp tidak begitu banyak. jumlahnya tidak signifikan," tambah rektor universitas negeri padang (unp) itu.
setelah pembatalan kenaikan ukt, ganefri berharap pemerintah dapat membantu operasional ptn melalui bantuan operasional pendidikan tinggi negeri (boptn). meskipun demikian, dia menegaskan bahwa bantuan pemerintah masih jauh dari cukup jika dilihat dari segi kebutuhan.
kebijakan pembatalan kenaikan ukt disambut gembira oleh kalangan mahasiswa. koordinator badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia (bem si), herianto, mengapresiasi keputusan tersebut. 
"alhamdulillah, kami mengapresiasi kabar baik ini. namun, kami memiliki beberapa catatan terkait hal ini," ujarnya.
baca juga:usai diperiksa selama 5 jam, linda sahabat vina cirebon tak kenal pegi setiawan
baca juga:disebut terlibat dalam kejadian, siapa sosok mel mel yang melihat vina cirebon diperkosa dan dibunuh?
salah satu catatan tersebut adalah terkait dengan respons lambat pemerintah dalam menanggapi isu-isu penting seperti ukt, iuran pengembangan institusi (ipi), dan juga pembungkaman suara-suara mahasiswa. 
"kami merasa prihatin dengan sistem pemerintahan saat ini. penanganan isu hanya terjadi setelah isu tersebut menjadi viral," ungkapnya. 
dia berharap pemerintah, khususnya kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, akan serius menangani masalah pendidikan di lapangan, termasuk mencabut peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbudristek) 2/2024.
herianto memastikan bahwa kabar tersebut telah disampaikan kepada semua bem yang tergabung dalam bem si. "kami meminta semua bem untuk mengadakan audiensi bersama wakil rektor ii di masing-masing kampus besok pagi. kami akan mengawal isu ini dengan serius," tandasnya.
sebelumnya, kenaikan ukt telah menimbulkan polemik di masyarakat. di beberapa kampus negeri, mahasiswa telah menyuarakan protes dan menolak kenaikan ukt.
rektor universitas terbuka, ojat darojat, mengungkapkan bahwa pikiran kritis dan sikap kritis dari mahasiswa merupakan hal yang biasa. bahkan, menurutnya, sikap dan pikiran kritis tersebut sangat diperlukan. "sikap kritis mahasiswa adalah seperti vitamin bagi institusi (perguruan tinggi) agar dapat berkembang," katanya usai acara pembukaan national university debating championship 2024 di tangerang selatan kemarin.
ojat menjelaskan bahwa sikap kritis mahasiswa sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kampus. selain itu, pihak rektorat dan pengelola kampus dapat belajar dan berkembang lebih matang melalui kritik-kritik yang diberikan oleh mahasiswa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 29 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan