Menko Polkam: Pemerintah Sudah Identifikasi Perusahaan Pelanggar Regulasi Pertanahan dan Hutan

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, memberikan pernyataan tegas setelah sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. 

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang diduga melanggar regulasi, khususnya terkait pertanahan dan pengelolaan hutan.

Menjawab pertanyaan mengenai pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Budi menyatakan, "Ada," tanpa merinci nama-nama perusahaan yang masuk dalam radar pemerintah. Ia menjelaskan bahwa saat ini pemeriksaan lebih lanjut sedang dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran yang ada.

Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi peraturan, termasuk pelanggaran di bidang pertanahan dan hutan. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pengusaha atau perusahaan yang mendapatkan perlakuan khusus.

BACA JUGA:Ombudsman Berkomitmen Awasi Program MBG untuk Optimalisasi Pelayanan

BACA JUGA:Kepala PCO Sebut Program MBG Kewajiban Negara, Penerima Manfaat Bersifat Sukarela

Presiden Prabowo menegaskan, "Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus," kepada jajaran menteri dan kepala lembaga. 

Ia memperingatkan perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mereka bahwa sanksi akan dikenakan, termasuk pencabutan izin usaha dan penguasaan kembali lahan, terutama yang termasuk dalam kategori hutan lindung.

Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pukul 15.00 WIB ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. 

Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kinerja jajarannya sebelum memberikan arahan untuk langkah-langkah pemerintahan ke depan. (antara)