Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Per Porsi, Cukupkah untuk Atasi Masalah Stunting?

BELITONGEKSPRES.COM - Setelah melalui berbagai perdebatan, pemerintah akhirnya menetapkan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 10 ribu per porsi. 

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan ini pada 29 November, menegaskan pentingnya keberlanjutan program meski terdapat tantangan anggaran.

Sejak awal, anggaran MBG terus mengalami perubahan. Dari angka awal Rp 15 ribu per porsi, sempat muncul wacana penurunan menjadi Rp 7.500. 

Namun, angka Rp 10 ribu dipilih setelah simulasi mendalam, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar sekitar 600–700 kalori per sajian.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa simulasi telah dilakukan di sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. 

BACA JUGA:Cegah Korupsi, Menag Nasarudin Umar Terapkan Pembayaran Non Tunai di Kemenag

BACA JUGA:KKP Ajak Generasi Muda Rutin Mengonsumsi Ikan sebagai Sumber Protein

Dengan alokasi Rp 71 triliun untuk tahun depan, pemerintah optimistis program ini dapat berjalan. Hasan menekankan bahwa meski nilai anggaran terbatas, kebutuhan gizi tetap menjadi prioritas utama.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau langsung pelaksanaan simulasi di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummat, Sulawesi Barat. Ia menegaskan bahwa MBG adalah program inklusif yang mencakup pesantren, madrasah, dan sekolah umum tanpa diskriminasi.

Namun, keputusan ini menuai berbagai tanggapan. Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menilai Rp 10 ribu per porsi belum cukup untuk mengatasi masalah stunting dan kurang gizi. Ia merekomendasikan anggaran Rp 15–20 ribu per porsi agar program lebih efektif. 

Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan kelompok tertentu, seperti anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat miskin ekstrem.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah juga mengkritisi besaran anggaran yang dianggap terlalu kecil untuk memenuhi standar gizi. Ia khawatir program ini hanya menjadi "makan gratis," bukan "makan bergizi gratis." Trubus merekomendasikan pembatasan target penerima manfaat agar anggaran lebih fokus dan dampak program lebih terasa.

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Sebut Kendaraan Listrik Kunci Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia

BACA JUGA:PT PLN Rekrut Langsung Mahasiswa Berprestasi Lulusan ITPLN sebagai Pegawai Resmi