APBD 2025 Disetujui, Beltim Hadapi Tantangan Penurunan Dana Bagi Hasil dan Gaji PPPK

apbd 2025 disetujui, beltim hadapi tantangan penurunan dana bagi hasil dan gaji pppk manggar, belitongekspres.com - ketua dprd belitung timur (beltim), fezzi uktolseja, menyatakan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025 telah disetujui menjadi peraturan daerah (perda). meskipun pembahasannya memakan waktu cukup lama, fezzi uktolseja menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah tantangan keuangan daerah.   fezzi menjelaskan, salah satu kendala utama adalah penurunan drastis dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah pusat. kemudian tantangan besar dalam apbd 2025 adalah rencana pengangkatan 1.300 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). fezzi menyebut, meskipun nama-nama calon pppk sudah ada di kementerian, pengelolaan anggaran untuk gaji mereka menjadi perhatian serius.   baca juga:sekda beltim: tidak banyak perubahan pada rancangan apbd 2025 baca juga:bupati beltim apresiasi sinergi eksekutif dan legislatif dalam penetapan apbd 2025 menurutnya, sebelumnya beltim mendapatkan dana bagi hasil rp 180 miliar, kemudian turun menjadi rp 80 miliar, dan sekarang hanya rp 40 miliar. "ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama karena kemampuan keuangan daerah menurun sementara beban daerah semakin tinggi," jelasnya seusai rapat paripurna, sabtu 30 november 2024. lebih lanjut fezzi menjelaskan terkait pengangkatan 1.300 pppk beltim. "jika mereka diangkat sebagai p3k, kami ingin gaji mereka dimulai dari januari, meskipun terhitung mulai tugas (tmt) mereka baru pada juni atau juli," paparnya. "kami juga sudah menyiapkan skema agar tidak ada kekosongan pelayanan di beltim, terutama untuk tenaga teknis seperti kebersihan dan kesehatan," imbuhnya. baca juga:ada dugaan kecurangan tsm pilkada belitung 2024, kubu im dan berhasyl akan buat laporan baca juga:pelaku pembunuhan sadis istri dan bayi akhirnya ditangkap, suami sempat kabur ia menambahkan, selama menunggu surat keputusan (sk) p3k dari kementerian, para calon tetap bekerja dengan menerima gaji setara honor mereka sebelumnya.  "ini untuk memastikan pelayanan tidak terganggu. namun, kami tetap menunggu surat resmi dari kemenpan terkait skema tersebut, agar semua berjalan sesuai aturan," ujar fezzi. menurut fezzi, anggaran telah disiapkan untuk mengantisipasi skenario ini. sehingga ketika surat kemenpan diterima dapat langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. "jangan sampai surat dari kemenpan sudah turun, tetapi anggarannya belum siap," tegasnya.   dengan disahkannya apbd 2025, fezzi berharap beltim dapat mengatasi berbagai tantangan, baik penurunan pendapatan daerah maupun kebutuhan penguatan tenaga kerja melalui rekrutmen pppk. baca juga:pt gia bakal bangun smelter alumina di belitung awal 2025, serap 2.000 tenaga kerja baca juga:pengasuh panti asuhan di belitung dituntut 20 tahun penjara, keluarga tidak terima fezzi menilai sinergi antara pemerintah daerah dan dprd menjadi kunci utama untuk menghadapi situasi ini demi kepentingan masyarakat beltim.

Tag

• # tantangan apbd beltim
• # gaji pppk beltim
• # anggaran gaji pppk
• # apbd beltim 2025
• # ketua dprd beltim
• # fezzi uktolseja
• # dana bagi hasil

Share

• 
• 
• 
• 
•