Bahlil Sebut Pemerintah Mulai Kembangkan Bioavtur untuk Masa Depan Energi Hijau

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tengah memprioritaskan pengembangan bahan bakar pesawat berkelanjutan (bioavtur) sebagai langkah penting dalam transisi energi ke sumber daya yang lebih ramah lingkungan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Rabu, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar Indonesia segera mengembangkan bioavtur untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. 

Menurutnya, jika Indonesia tidak bergerak cepat, negara lain akan mendahului dalam pembangunan bioavtur, meskipun bahan baku seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak jelantah yang dibutuhkan tersedia di Indonesia.

"Bapak Presiden menegaskan agar kita mulai perlahan-lahan mengembangkan bioavtur, karena bahan baku seperti CPO dan minyak jelantah ada di negara kita, namun jika kita tidak bergerak, negara lain akan mengambil peluang ini," ujar Bahlil.

BACA JUGA:Pantau Keterlibatan di Lingkungan Internal, TNI Bentuk Satgas Anti Judi Online

BACA JUGA:Kapolri Lantik Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri Baru, Irjen Dedi Prasetyo Jabat Irwasum

Sebagai respons terhadap arahan tersebut, Bahlil mengungkapkan rencana untuk memberlakukan kebijakan mandatori bagi Pertamina dalam produksi bioavtur, sebuah langkah yang dianggap vital untuk mempercepat pengembangan bahan bakar ramah lingkungan di dalam negeri.

"Kebijakan ini perlu diterapkan agar kita tidak terus bergantung pada impor. Sementara dunia sudah bergerak menuju energi hijau," tambahnya.

Selain itu, Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah sedang mempercepat transisi dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke biodiesel, dengan meningkatkan kadar campuran minyak sawit mentah (CPO) dalam biodiesel. Target utamanya adalah meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B40 pada 2025, dan penerapan B50 pada 2026.

Bahlil optimistis bahwa dengan tercapainya target B50 pada 2026, Indonesia akan semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, dan pada 2050, diharapkan Indonesia dapat sepenuhnya mengurangi impor solar. (ant)