Integritas Komdigi Dipertanyakan, Maraknya Kasus Judi Online di Kalangan Pegawai

BELITONGEKSPRES.COM - Maraknya kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menimbulkan kekhawatiran publik terhadap integritas dan keamanan lembaga tersebut. 

Saat ini, sebanyak 11 pegawai Komdigi ditetapkan sebagai tersangka dalam pengelolaan lebih dari 1.000 situs judi online, yang memicu pertanyaan serius tentang pengawasan pemerintah dalam melindungi dunia maya dari aktivitas ilegal.

Menurut Ekonom dan Pemerhati Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta, Achmad Nur Hidayat, masyarakat mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang menimbulkan ancaman terhadap kepercayaan publik.

“Komdigi seharusnya berperan dalam pengawasan dan pengendalian, tetapi justru disalahgunakan untuk kepentingan komersial ilegal. Hal ini sangat mengancam integritas lembaga yang berfungsi penting dalam penegakan hukum digital,” ujar Achmad kepada Disway, Jumat, 8 November 2024.

BACA JUGA:Kemenag Pacu Digitalisasi Pendidikan Keagamaan untuk Hadapi Era Teknologi

BACA JUGA:Polres Metro Jakbar Gerebek Rumah Mewah di Cengkareng, Markas Judi Online Jaringan Kamboja

Achmad menekankan perlunya upaya serius untuk memastikan tidak ada pejabat atau aparat yang menyalahgunakan posisi strategis mereka demi keuntungan dari hasil judi online. Ia juga menyarankan audit finansial menyeluruh serta pengawasan ketat atas transaksi yang melibatkan pejabat terkait, terutama mereka yang berperan dalam pengawasan dunia digital.

“Pejabat yang terbukti terlibat atau menerima dana dari aktivitas ilegal ini perlu diberhentikan sebagai langkah tegas untuk membersihkan lembaga pemerintah dari pengaruh jaringan kriminal. Langkah ini penting untuk menjaga kredibilitas pemerintah dan menumbuhkan kembali kepercayaan publik,” kata Achmad.

Selain itu, Achmad mengingatkan bahwa penyelidikan harus merambah ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya pada pegawai menengah. Pengusutan harus mencakup pejabat senior serta pihak-pihak yang berwenang dalam menetapkan kebijakan, mengubah SOP, atau diduga menikmati keuntungan dari jaringan judi online tersebut.

“Penangkapan pegawai Komdigi yang terlibat dalam judi online adalah langkah awal penting untuk memulihkan integritas pemerintah dan menanggulangi aktivitas ilegal yang mengancam reputasi lembaga negara,” tutupnya. (dis)