Pemerintah Berencana Tambah Kuota Impor Beras untuk Jaga CBP, Menko Zulhas Ungkap Alasannya

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah tampaknya akan terus melanjutkan impor beras untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP), dengan rencana menambah kuota sebesar 1 juta ton. 

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menjelaskan bahwa kali ini pemerintah memilih skema business-to-business untuk pengadaan beras tersebut.

“Kita punya kewajiban untuk impor 1 juta ton lagi. Awalnya terhambat karena larangan dari India, maka sekarang menggunakan skema business-to-business,” ujar Zulkifli Hasan, Selasa 29 Oktober.

Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah menargetkan kuota impor beras mencapai 3,6 juta ton. Realisasi impor dari Januari hingga Agustus 2024 tercatat sekitar 2,9 juta ton, dan tambahan impor sekitar 1,5 juta ton direncanakan untuk September hingga Desember 2024.

BACA JUGA:BRIN Kembangkan Teknologi Pirolisis untuk Olah Sampah Plastik menjadi BBM Alsintan

BACA JUGA:OJK Terbitkan Peraturan untuk Tingkatkan Transparansi dan Integritas Laporan Keuangan Bank

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo, menegaskan bahwa impor ini diputuskan dengan memperhatikan kondisi produksi beras nasional. Jika produksi dalam negeri menurun, impor akan dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas cadangan pangan nasional.

Menurut Arief, kolaborasi antar kementerian dan lembaga, terutama Kementerian Pertanian, diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri. 

Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), diperkirakan produksi beras nasional akan meningkat pada September dan Oktober, masing-masing mencapai 2,87 juta ton dan 2,59 juta ton. 

Angka tersebut melebihi kebutuhan konsumsi yang sekitar 2,58 juta ton, menandakan potensi surplus produksi.

BACA JUGA:Prabowo Minta Sritex Tetap Beroperasi dan Lindungi Karyawan dari Ancaman PHK

BACA JUGA:Presiden Prabowo Komitemen Perkuat Pertamina dan PLN dalam Mendukung Transisi Energi

Namun, Perum Bulog memperingatkan adanya potensi defisit pada awal 2025. Musim tanam yang mundur akibat perubahan musim hujan diprediksi akan menunda panen hingga Maret 2025, sehingga Januari-Februari akan menjadi masa paceklik dengan potensi defisit sekitar 3 juta ton. 

Oleh karena itu, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, berharap pemerintah segera memberikan mandat impor lebih awal untuk menghadapi potensi kekurangan stok di tahun depan. (jpc)