Gugatan Gayus Lumbuun, Yusril: Tak Akan Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Reporter: Muchlis Ilham |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 10 Oct 2024 - 21:36

Yusril Ihza Mahendra--instagram

Gugatan PDIP, yang teregister dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pencalonan Gibran sebagai calon Wakil Presiden. PDIP meminta agar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dibatalkan dan KPU diperintahkan untuk mencabut kembali keputusan tersebut.

Dalam petitum gugatannya, PDIP meminta agar majelis hakim memerintahkan KPU untuk mencoret pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Meskipun keduanya telah dinyatakan menang dalam pemilu berdasarkan perolehan suara terbanyak.

"Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut dan mencoret pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024," demikian bunyi petitum dari pihak PDIP.

Dengan penundaan ini, putusan PTUN akan menjadi perhatian penting karena bisa berdampak pada legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih, meskipun pelantikan tetap direncanakan berlangsung sesuai jadwal.

Alasan Sidang Putusan PTUN Ditunda

Juru bicara hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Irvan Mawardi, mengungkapkan alasan penundaan sidang putusan terkait gugatan PDIP terhadap KPU soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden.

"Sidang putusan yang awalnya dijadwalkan hari ini, 10 Oktober 2024, terpaksa ditunda karena ketua majelis hakim yang menangani kasus ini sedang sakit," ujar Irvan dalam keterangannya kepada media.

Ketua majelis hakim yang sakit adalah Joko Setiono SH MH, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PTUN. Menurut Irvan, Joko sudah tidak hadir di kantor PTUN sejak Rabu, dan pihaknya baru menerima informasi bahwa Joko jatuh sakit pada hari ini.

Irvan menjelaskan bahwa dalam kasus ini, hakim ketua tidak dapat digantikan oleh hakim lain. Jika yang sakit adalah hakim anggota, sidang bisa tetap berlangsung. "Namun, karena yang berhalangan adalah ketua majelis, sidang harus ditunda," jelasnya.

Sidang akhirnya dijadwalkan ulang selama 14 hari ke depan, dengan pembacaan putusan akan dilangsungkan pada 24 Oktober 2024.

Irvan juga menegaskan bahwa penundaan sidang ini murni karena alasan kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan agenda di luar PTUN, seperti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. "Penundaan ini semata-mata karena alasan kemanusiaan," tambahnya.

Sementara itu, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

Irvan tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan Joko Setiono atau di mana dia dirawat, karena memo yang tertulis di e-court tidak merinci secara detail.

gugatan gayus lumbuun, yusril: tak akan pengaruhi pelantikan prabowo-gibran                            jakarta, belitongekspres.com - yusril ihza mahendra menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh politisi senior pdip, gayus lumbuun, tidak akan mempengaruhi proses pelantikan prabowo subianto- gibran rakabuming raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. 
selaku ketua tim kuasa hukum pasangan prabowo-gibran,yusril meyakini bahwa meskipun gugatan tersebut sedang diproses di pengadilan tata usaha negara (ptun), pasangan prabowo-gibran tetap akan dilantik sesuai jadwal.
“tidak ada pengaruhnya terhadap pelantikan. pertama, putusan ptun belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada proses banding dan tahapan hukum lainnya. kedua, putusan mahkamah konstitusi (mk) menurut uud adalah final dan tidak bisa dibatalkan,” ujar yusril dalam keterangannya, kamis 10 oktober 2024.
gugatan yang diajukan oleh gayus lumbuun menuding pencalonan gibran sebagai calon wakil presiden tidak sesuai dengan aturan. namun, yusril menegaskan bahwa gugatan tersebut bukan merupakan sengketa yang berada di bawah wewenang ptun.
baca juga:solusi atasi backlog perumahan: prabowo bertekat bangun 3 juta rumah per tahun
“kami sudah memberikan eksepsi, jawaban, alat bukti, dan kesimpulan. kami berpendapat bahwa ptun tidak berwenang mengadili kasus ini. ini bukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, melainkan sengketa pemilu,” katanya.
menurut yusril, sengketa hasil pemilu sudah selesai dengan putusan mk yang menolak gugatan dari anies dan ganjar. komisi pemilihan umum (kpu) telah mengesahkan kemenangan prabowo-gibran dalam pilpres 2024. "keputusan itu final," tegas yusril.
yusril juga menyatakan keyakinannya bahwa ptun akan menolak gugatan yang diajukan oleh pdip. ia menegaskan, ptun akan menolak gugatan itu dan menyatakan bahwa ini bukan wewenang mereka. jadi, tidak ada keraguan bahwa prabowo dan gibran akan dilantik.
sidang putusan di ptun akan digelar hari ini secara elektronik pada pukul 13.00 wib. yusril optimistis hasil sidang ini tidak akan mempengaruhi legitimasi prabowo-gibran yang akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 oktober 2024.
baca juga:prabowo: banyak menteri dari kabinet jokowi kembali bertugas di pemerintahannya
putusan ptun terkait gugatan pdip ditunda 
pengadilan tata usaha negara atau ptun jakarta menunda sidang putusan terkait pencalonan gibran rakabuming raka sebagai wakil presiden dalam pilpres 2024. 
sidang yang seharusnya digelar pada kamis, 10 oktober 2024, harus ditunda karena ketua majelis hakim, joko setiono, sedang sakit dan tidak bisa menghadiri sidang.
"putusan ditunda sampai tanggal 24 oktober karena ketua majelis sakit," ujar gayus lumbuun, kuasa hukum dari pdip seperti dikutip dari jawapos.com.
penundaan ini menyebabkan putusan ptun baru akan dibacakan setelah pelantikan prabowo subianto dan gibran rakabuming raka sebagai presiden dan wakil presiden, yang dijadwalkan berlangsung pada 20 oktober 2024.
baca juga:sektor hulu migas tetap menjadi pilar utama ketahanan energi nasional di era prabowo-gibran
gugatan pdip, yang teregister dengan nomor perkara 133/g/tf/2024/ptun.jkt, menuduh komisi pemilihan umum (kpu) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pencalonan gibran sebagai calon wakil presiden. pdip meminta agar keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 dibatalkan dan kpu diperintahkan untuk mencabut kembali keputusan tersebut.
dalam petitum gugatannya, pdip meminta agar majelis hakim memerintahkan kpu untuk mencoret pasangan prabowo subianto dan gibran rakabuming raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. meskipun keduanya telah dinyatakan menang dalam pemilu berdasarkan perolehan suara terbanyak.
"memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut dan mencoret pasangan calon presiden prabowo subianto dan calon wakil presiden gibran rakabuming raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada keputusan kpu nomor 360 tahun 2024," demikian bunyi petitum dari pihak pdip.
dengan penundaan ini, putusan ptun akan menjadi perhatian penting karena bisa berdampak pada legitimasi gibran sebagai wakil presiden terpilih, meskipun pelantikan tetap direncanakan berlangsung sesuai jadwal.
baca juga:terlibat dalam penentuan menteri di pemerintahan baru, gibran: hampir 100 persen rampung
alasan sidang putusan ptun ditunda 
juru bicara hakim pengadilan tata usaha negara (ptun), irvan mawardi, mengungkapkan alasan penundaan sidang putusan terkait gugatan pdip terhadap kpu soal pencalonan gibran rakabuming raka sebagai calon wakil presiden.
"sidang putusan yang awalnya dijadwalkan hari ini, 10 oktober 2024, terpaksa ditunda karena ketua majelis hakim yang menangani kasus ini sedang sakit," ujar irvan dalam keterangannya kepada media.
ketua majelis hakim yang sakit adalah joko setiono sh mh, yang juga menjabat sebagai wakil ketua ptun. menurut irvan, joko sudah tidak hadir di kantor ptun sejak rabu, dan pihaknya baru menerima informasi bahwa joko jatuh sakit pada hari ini.
irvan menjelaskan bahwa dalam kasus ini, hakim ketua tidak dapat digantikan oleh hakim lain. jika yang sakit adalah hakim anggota, sidang bisa tetap berlangsung. "namun, karena yang berhalangan adalah ketua majelis, sidang harus ditunda," jelasnya. 
baca juga:mensesneg pastikan jokowi pasti hadir di pelantikan prabowo-gibran
sidang akhirnya dijadwalkan ulang selama 14 hari ke depan, dengan pembacaan putusan akan dilangsungkan pada 24 oktober 2024.
irvan juga menegaskan bahwa penundaan sidang ini murni karena alasan kesehatan dan tidak ada hubungannya dengan agenda di luar ptun, seperti pelantikan presiden dan wakil presiden. "penundaan ini semata-mata karena alasan kemanusiaan," tambahnya.
sementara itu, prabowo subianto dan gibran rakabuming raka dijadwalkan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 oktober 2024. 
irvan tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan joko setiono atau di mana dia dirawat, karena memo yang tertulis di e-court tidak merinci secara detail.
baca juga:jokowi tegaskan tidak campur tangan dalam kabinet prabowo-gibran
kasus ini menjadi perhatian publik setelah pdip, dengan penggugat megawati soekarnoputri dan hasto kristiyanto, menggugat kpu. mereka mempersoalkan keabsahan pencalonan gibran yang dianggap melanggar aturan yang berlaku. 
namun, di tengah perdebatan politik yang kian memanas, sidang putusan ini ditunda hingga 24 oktober 2024, sementara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dijadwalkan berlangsung pada 20 oktober. (msi/yud/jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 11 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan