Inspektorat: Pemberian Sanksi Kepala Dishub Belitung Wewenang Bupati, Ada 2 Kesalahan Ramansyah

inspektorat: pemberian sanksi kepala dishub belitung wewenang bupati, ada 2 kesalahan ramansyah tanjungpandan, belitongekspres.com - sanksi yang akan diberikan kepada kepala dinas perhubungan (dishub) ramansyah merupakan kewenangan bupati dan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten belitung. hal itu disampaikan kepala inspektorat kabupaten belitung paryanta berkenan dengan penyalahgunaan wewenang kepal dishub ramansyah terkait penutuhan bangkai kapal di pelabuhan tanjung ru. "kalau sanksi yang akan diberikan itu kewenangan pak bupati dan bkpsdm. kalau kami, tugas sudah selesai dan yang bersangkutan telah kami panggil. kamu sudah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi," ujar paryanta kepada belitong ekspres rabu 2 oktober 2024. dari hasil pemeriksaan lanjut paryanta, ada dua kesalahan yang dilakukan ramansyah. yaitu penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan prosedur administrasi izin penutuhan kapal. baca juga:terkait sanksi kepala dishub belitung, ramansyah memohon kemurahan hati pj bupati paryanta menjelaskan, untuk pengeluaran izin penutuhan bangkai kapal tersebut istilahnya tertutup. sebab perihal tersebut tidak di ketahui oleh sekertaris maupun kabid yang bersangkutan. "baik sekertaris maupun kabid sudah kita panggil juga untuk meminta keterangan mereka. ironisnya, surat penutuhan yang di keluarkan itu diketik oleh tenaga honorer," ungkapnya. "terlepas bangkai kapal tanjung kelian di alur pelabuhan tanjung tu tidak ada pemiliknya, ataupun ada pemiliknya mana boleh asal dijual," tegas paryanta. sepengetahuan paryanta, kapal rongsokan itu baru dilakukan penutuhan dan belum sempat dijual. namun pihaknya sempat mendapati adanya laporan dari kepala satpol pp belitung bahwa besi kapal tersebut ada yang mengambil. baca juga:ramansyah terancam dicopot, 2 ormas minta sanksi kepala dishub belitung dipertimbangkan "kita sudah memanggil dan memeriksa yang berangkutan. dan, kami juga sudah mengirimkan surat serta berkomunikasi dengan pihak pt. pelni terkait kapal km kelian. untuk putusan atau sanksi itu wewenang bupati dan bkpsdm," tutupnya. mohon kemurahan hati pj bupati diberitakan sebelumnya, kepala dinas perhubungan (dishub) kabupaten belitung, ramansyah akhirnya buka suara terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang membuat jabatannya terancam. ramansyah meminta kemurahan hati penjabat (pj) bupati belitung, mikron antariksa atas sanksi terkait penutuhan bangkai kapal di pelabuhan tanjung ru, desa pegantungan, kecamatan badau. penutuhan bangkai kapal yang berada di kawasan pelabuhan tanjung ru itu dilakukan dengan niat baik. kata ramansyah itu semata-mata demi pengembangan pelabuhan tanjung ru ke depannya. baca juga:dugaan penyalahgunaan wewenang, sanksi disiplin berat menanti kepala dishub belitung "secara pribadi saya memohon kemurahan hati, pertimbangan yang matang atas sanksi yang akan diberikan kepada saya agar sesuai," kata ramansyah, selasa 1 oktober 2024. menurut ramansyah, semua itu tidak seperti apa yang dituduhkan kepadanya. selaku kepala dinas perhubungan belitung pada saat melakukan kegiatan penutuhan bangkai kapal tersebut. "korupsi pun tidak ada, yang menyangkut kerugian negara juga tidak ada, bahkan siapa pemilik kapal tidak jelas hingga saat ini," ungkap ramansyah. ia mengakui telah menerima sanksi teguran dari pj bupati mikron antariksa dan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan oleh inspektorat belitung. baca juga:alasan dishub belitung lakukan penutuhan kapal, sudah koordinasi dengan pelni "pemeriksaan di inspektorat belitung juga sudah "clear", ada 12 buah pertanyaan dan tiga kolom yang harus saya jawab dan berikan alasan atau penjelasan terhadap penutuhan kapal tersebut," bebernya. ramansyah memaparkan, salah satu pertanyaan dalam pemeriksaan tersebut adalah soal maksud dan tujuan penutuhan bangkai kapal di pelabuhan tanjung ru itu. "kalau maksud dan tujuan, saya sampaikan mengenai undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran di sana ada rencana induk pelabuhan (rip) tanjung ru yang sekarang sudah kami buat, desain, rencana sudah ada serta sudah siap dilelang lalu konsultan juga sudah ada," terangnya. lebih lanjut ramansyah menerangkan, syarat untuk pengembangan pelabuhan tanjung ru di desa pegantungan harus bersih (clear) dari sampah maupun rongsokan. baca juga:penutuhan kapal di pelabuhan tanjung ru langgar aturan? dishub belitung bungkam sebab, berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 pasal 73 dan pasal 75 menyatakan bahwa syarat pengembangan pelabuhan harus ada rencana induk pengembangan pelabuhan dan pelabuhan tanjung ru ini sudah masuk secara nasional. selain itu, lanjut ramansyah, aktivitas penutuhan bangkai kapal tersebut juga mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat desa pegantungan. tokoh masyarakat desa pegantungan mengungkapkan bahwa keberadaan bangkai kapal yang telah teronggok selama 22 tahun menghambat alur pelayaran di lokasi pelabuhan. "puing runtuhan kapal itu menganggu masyarakat yang akan mancing atau menjaring ikan dan takut besi kapal itu terkena atau menusuk kaki nelayan," sebutnya. baca juga:polres belitung dan dishub kecolongan lagi, truk pengangkut timah lolos ke bangka oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam ramansyah kembali memohon kemurahan hati pj bupati belitung atas sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. pasalnya, di sisi lain, banyak juga prestasi yang sudah dipersembahkan ramansyah sejak menjabat kepala dinas perhubungan untuk daerah. salah satunya di program kiat-gesit kerjasama dengan pemerintah australia. program ini dalam rangka pemberdayaan kaum disabilitas dan perempuan dan program cost indonesia - inggris dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas infrastruktur pembangunan fisik kabupaten belitung," tandasnya.

Tag

• # paryanta
• # pemeriksaan ramansyah
• # inspektorat belitung
• # kepala dishub belitung
• # penutuhan kapal
• # ramansyah

Share

• 
• 
• 
• 
•