Wajah Lama Mendominasi DPR RI 2024, Analis: Sulit untuk Berharap Adanya Perubahan Politik Mendasar

BELITONGEKSPRES.COM - Pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober tidak menghadirkan kejutan berarti. Baik dari segi konfigurasi partai politik maupun struktur kepemimpinan, semuanya relatif serupa dengan periode sebelumnya. 

Puan Maharani kembali menduduki kursi Ketua DPR, sementara mayoritas anggota DPR diisi oleh figur-figur lama. Dominasi partai pendukung pemerintah tetap kuat di parlemen.

Arif Susanto, analis politik dari Exposit Strategic, menyoroti minimnya kebaruan di DPR periode 2024–2029. Menurutnya, hasil pemilu tidak membawa banyak perubahan karena urutan partai politik nyaris sama dengan pemilu 2019. 

Sebaran kursi juga tidak bergeser signifikan, dengan pengecualian PPP yang keluar dari parlemen.

BACA JUGA:Puan Maharani Sebut Pentingnya Prinsip Gotong Royong Bagi Anggota DPR Baru

BACA JUGA:Marshel Ngaku Dapat Tugas Khusus Usai Gagal dari Pencalonan Wakil Wali Kota Tangsel

Secara lebih detail, lebih dari separuh anggota DPR terpilih merupakan petahana. Dari total 580 anggota DPR, 307 di antaranya adalah wajah lama. 

Arif menilai, dominasi koalisi pendukung pemerintah di parlemen, yang telah berlangsung selama satu dekade terakhir, akan terus berlanjut. "Sulit untuk berharap adanya perubahan politik mendasar dari DPR dalam lima tahun ke depan," ujarnya.

Kekhawatiran muncul karena oposisi yang hampir tidak ada dalam parlemen kali ini. Minimnya oposisi dianggap berpotensi melemahkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. 

Pengalaman lima tahun terakhir menunjukkan bahwa oposisi yang lemah gagal menjadi pengimbang kekuasaan. "Hanya PKS yang berada di luar pemerintahan, namun fungsinya sebagai pengawas tidak efektif," ungkap Arif.

BACA JUGA:Dilantik Jadi Anggota DPR, Once Mekel Tak Masalah Satu Komisi dengan Ahmad Dhani Setelah

BACA JUGA:Pilkada Beltim 2024, Afa Disambut Antusias di Kampanye Dialogis di Dusun Birah

Kualitas produk legislasi juga menjadi sorotan. Arif mencatat bahwa banyak undang-undang yang disahkan belakangan ini menuai kritik publik, terutama karena minimnya partisipasi. Tak jarang, produk legislasi tersebut diuji ulang melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, DPR juga menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi anggarannya. Ada kekhawatiran terkait potensi melebarnya defisit anggaran untuk membiayai program pemerintahan baru.