Puan Maharani Sebut Pentingnya Prinsip Gotong Royong Bagi Anggota DPR Baru

BELITONGEKSPRES.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya prinsip gotong royong di antara anggota DPR baru, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran selama lima tahun ke depan. 

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengambilan keputusan kebijakan negara tidak dapat dicapai secara individual, melainkan harus dilakukan secara kolaboratif dengan seluruh anggota DPR.

"Dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan negara, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kerja sama dengan anggota DPR lainnya sangatlah penting untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta peran diplomasi," ungkap Puan saat menyampaikan pidato usai dilantik sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober.

Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme kerja di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) DPR berfokus pada penetapan kebijakan negara yang mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan yang harmonis. "Kita harus saling mendengarkan dan mencari titik temu untuk mencapai keputusan yang terbaik," imbuhnya. 

BACA JUGA:Marshel Ngaku Dapat Tugas Khusus Usai Gagal dari Pencalonan Wakil Wali Kota Tangsel

BACA JUGA:Dilantik Jadi Anggota DPR, Once Mekel Tak Masalah Satu Komisi dengan Ahmad Dhani Setelah

Puan Maharani mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang efektif antara alat kelengkapan dewan (AKD) dan mitra kerja, serta antara para pimpinan dan anggota DPR. 

Ia menegaskan bahwa langkah ini krusial untuk menciptakan kebijakan negara yang bermanfaat bagi rakyat dan negara.

"Ke depan, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada kita, anggota DPR RI, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya," ungkap Puan.

Dalam konteks legislasi, Puan menekankan bahwa DPR, bersama pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk membentuk undang-undang yang dapat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

"Kita akan menyusun Program Legislasi Nasional, yang merupakan daftar prioritas undang-undang untuk lima tahun ke depan. Dalam proses ini, kami berharap agar kepentingan bangsa dan negara selalu menjadi prioritas utama, serta mempermudah urusan yang dihadapi rakyat," tuturnya.

BACA JUGA:Pilkada Beltim 2024, Afa Disambut Antusias di Kampanye Dialogis di Dusun Birah

BACA JUGA:PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Hanya Tinggal Menentukan Lokasi

Puan juga menekankan bahwa para anggota dewan perlu memastikan kebijakan dan program dalam APBN berjalan dengan efektif, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta merata dalam pembangunan di seluruh daerah.