Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Sanksi Disiplin Berat Menanti Kepala Dishub Belitung

Reporter: Rheza S |

Editor: Yudiansyah |

Jumat , 27 Sep 2024 - 19:06

Kepala BKPSDM Belitung, KA Azhami-(Dok/BE)-

Ramansyah Terancam Dicopot

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten (Dishub) Kabupaten Belitung terancam dibebastugaskan alias dicopot dari jabatannnya karena dugaan penyalahgunaan wewenang.

Sanksi pencopotan kepala Dinas Perhubungan Belitung Ramansyah merupakan buntut kasus penutuhan kapal milik PT Pelni di kawasan Pelabuhan Tanjung Ru, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau.

Hingga saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Belitung tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang terkait laporan penutuhan kapal tanpa izin oleh kepala dinas tersebut.

Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa mengatakan, pihaknya membentuk tim khusus investigasi sebagai tindak lanjut dari dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan PNS atau ASN Dishub itu.

Menurut Mikron Antariksa, satu bulan lalu setelah ramai pemberitaan soal penutuhan dan recycling, aktivitas di Pelabuhan Tanjung Ru tersebut langsung dihentikan.

"Kemudian telah dilakukan RDP di DPRD. Tanggal 25 September, Tim sudah memberikan laporan dari hasil pemeriksaan tersebut,” ujar Mikron kepada wartawan, Kamis 26 September 2024.

Lebih lanjut Pj Bupati Belitung mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh kepala dinas tersebut. Makanya terancam dibebastugaskan.

“Yang jelas, terjadi penyalahgunaan kewenangan terhadap persoalan ini dan atas penyalahgunaan tersebut tentu saja kami harus melaksanakan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Belitung, Paryanta menambahkan, kepala Dishub tidak berwenang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penutuhan kapal.

“Barang itu bukan barang pribadi yang bersangkutan. Bahkan bukan barang milik daerah kita tetapi barang tersebut adalah milik PT Pelni,” jelas Paryanta.

Paryanta mengklarifikasi bahwa kapal yang dimaksud adalah KM Kelian, bukan KM Tanjung Kalian seperti yang sempat disebutkan dalam pemberitaan media.

“Kapal KM Kelian adalah milik PT Pelni, sedangkan KM Tanjung Kalian masih beroperasi dan merupakan milik perusahaan swasta. Jadi, jelas tindakan itu merupakan pelanggaran kewenangan," tukasnya.

dugaan penyalahgunaan wewenang, sanksi disiplin berat menanti kepala dishub belitung                             tanjungpandan, belitongekspres.com - sanksi displin berat menanti kepala dinas perhubungan (dishub) kabupaten belitung, ramansyah yang terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) belitung, ka azhami mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat pemanggilan kepada aparatur sipil negara (asn).
"surat pemanggilan sudah kami terbitkan hari ini, tetapi belum kami sampaikan kepada yang bersangkutan. hal tersebut, karena harus menyesuaikan dengan agenda pak bupati," kata azjami saat ditemui belitong ekspres, jumat 27 september 2024.
azhami menjelaskan bahwa dalam buy sistem, jika terjadi perbedaan, misalnya ketika pemeriksa dan yang diperiksa tidak hadir atau tidak datang, maka hukuman disiplin akan secara otomatis dijatuhkan kepada yang bersangkutan.
baca juga:aksi cepat bpbd belitung, 2 pelajar tersesat di bukit tebalu berhasil diselamatkan
"kami terus melakukan komunikasi dan diskusi dengan pak bupati kapan beliau punya waktu yang pas. kami jadwalkan pada hari senin mendatang lantas baik surat pemanggilan, berita acara dan aplikasi idis sudah kami input semua," jelasnya.
"pada intinya sampai hari ini yang bersangkutan belum di bebas tugaskan karena belum dilakukan pemeriksaan," sambung azhami.
dia menambahkan, jika yang bersangkutan merasa keberatan atas pemberian hukuman disiplin tersebut maka yang bersangkutan bisa mengajukan sanggahan selama 15 hari kedepannya.
"pada prinsipnya kami siap saja jika yang bersangkutan merasa keberatan jika dijatuhkan hukuman disiplin," tegas azhami.
baca juga:pelatihan life skill, siswa sman 1 membalong belajar jadi barista profesional 
lebih lanjut dikatakannya, hukuman untuk disiplin berat terbagi menjadi tiga. pertama penurunan pangkat 1 tingkat di bawahnya selama 12 bulan.
kedua penurunan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan atau pemberhentian dengan hormat dan yang ke tiga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
"apakah nanti setelah menjalani sangsi selama 12 bulan kemudian kembali lagi saya belum bisa menjawab karena itu ada rekam jejak digital buy sistem di bkn. sebab setiap kali kita mengajukan promosi atau apapun kita selalu melalui sistem," pungkasnya. 
baca juga:kepala dinas di belitung terancam dicopot, buntut penyalahgunaan wewenang penutuhan kapal
ramansyah terancam dicopot
diberitakan sebelumnya, kepala dinas perhubungan kabupaten (dishub) kabupaten belitung terancam dibebastugaskan alias dicopot dari jabatannnya karena dugaan penyalahgunaan wewenang.
sanksi pencopotan kepala dinas perhubungan belitung ramansyah merupakan buntut kasus penutuhan kapal milik pt pelni di kawasan pelabuhan tanjung ru, desa pegantungan, kecamatan badau.
hingga saat ini, pemerintah daerah (pemda) belitung tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang terkait laporan penutuhan kapal tanpa izin oleh kepala dinas tersebut.
pj bupati belitung mikron antariksa mengatakan, pihaknya membentuk tim khusus investigasi sebagai tindak lanjut dari dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan pns atau asn dishub itu.
baca juga:kasus pencabulan anak panti sudah disidangkan, kejari belitung dakwa bi pasal berlapis
menurut mikron antariksa, satu bulan lalu setelah ramai pemberitaan soal penutuhan dan recycling, aktivitas di pelabuhan tanjung ru tersebut langsung dihentikan.
"kemudian telah dilakukan rdp di dprd. tanggal 25 september, tim sudah memberikan laporan dari hasil pemeriksaan tersebut,” ujar mikron kepada wartawan, kamis 26 september 2024.
lebih lanjut pj bupati belitung mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh kepala dinas tersebut. makanya terancam dibebastugaskan.
“yang jelas, terjadi penyalahgunaan kewenangan terhadap persoalan ini dan atas penyalahgunaan tersebut tentu saja kami harus melaksanakan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan,” tegasnya.
baca juga:cegah pelanggaran, disdikbud belitung larang asn dan pelajar terlibat kampanye pilkada
sementara itu kepala inspektorat kabupaten belitung, paryanta menambahkan, kepala dishub tidak berwenang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penutuhan kapal.
“barang itu bukan barang pribadi yang bersangkutan. bahkan bukan barang milik daerah kita tetapi barang tersebut adalah milik pt pelni,” jelas paryanta.
paryanta mengklarifikasi bahwa kapal yang dimaksud adalah km kelian, bukan km tanjung kalian seperti yang sempat disebutkan dalam pemberitaan media.
“kapal km kelian adalah milik pt pelni, sedangkan km tanjung kalian masih beroperasi dan merupakan milik perusahaan swasta. jadi, jelas tindakan itu merupakan pelanggaran kewenangan," tukasnya.
baca juga:pj bupati belitung minta paslon tak kampanye hitam di pilkada 2024
ia menambahkan, selain penyalahgunaan kewenangan, juga ditemukan pelanggaran administratif. di mana surat perintah pembersihan kapal yang dikeluarkan kepala dibuat tanpa melalui prosedur resmi.
“surat-surat dikeluarkan kepala dinas secara sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan pihak terkait seperti sekretaris daerah dan bagian aset,” ungkapnya.
sementara itu kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) belitung, ka azhami mengatakan, bahwa pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki lebih lanjut persoalan tersebut.
“kami akan membentuk tim yang terdiri dari pj bupati sebagai pemberi kewenangan, pejabat pembinaan kepegawaian, sekretaris daerah sebagai ketua tim, unsur pengawas, unsur kepegawaian, serta satu unsur adhoc,” jelas azhami.
baca juga:ada pesta budaya dan kuliner di desa buluh tumbang, digelar selama sepekan
azhami juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejalan dengan rekomendasi tim investigasi.
“dari hasil pemeriksaan, poin-poin teknis akan disampaikan lebih lanjut oleh inspektorat. namun, yang jelas memang terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tersebut. atas hal itu kami harus melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
hingga berita ini diturunkan, belitong ekspres berupaya melakukan konfirmasi kepada dishub belitung ramansyah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang itu. namun, hingga kini belum ada respon.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 28 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan