Batasi Ruang Gerak, Aliansi Masyarakat Sipil Minta Kemenkes Hentikan Pembahasan RPMK Produk Tembakau

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Kamis , 19 Sep 2024 - 20:37

Ilustrasi rokok. (Freepik)--

batasi ruang gerak, aliansi masyarakat sipil minta kemenkes hentikan pembahasan rpmk produk tembakau                            belitongekspres.com - aliansi masyarakat sipil mengajukan tuntutan untuk menghentikan pembahasan rancangan peraturan menteri kesehatan (rpmk) 2024, yang dinilai terlalu membatasi ruang gerak terkait produk tembakau, rokok elektronik, dan tata niaga pertembakauan di indonesia.
permohonan ini disampaikan oleh perwakilan aliansi masyarakat sipil dalam acara halaqah nasional yang digelar oleh pusat pengembangan pesantren dan masyarakat (p3m) pada hari selasa, 17 september 2024.
acara halaqah ini dihadiri oleh 50 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk perwakilan pemerintah, asosiasi petani, serikat pekerja, asosiasi ritel, pelaku usaha, asosiasi industri tembakau, aliansi masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, dan media. dengan tema 'telaah kritis rpmk 2024 tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik', acara ini menghadirkan beberapa narasumber kunci.
beberapa narasumber tersebut meliputi dr. benget saragih, m.epid (perwakilan kementerian kesehatan); kh. miftah faqih (ketua pengurus besar nahdlatul ulama); dr. syahrizal syarief (wakil rektor universitas islam as-syafi'iyah jakarta); ali rido (pakar hukum universitas trisakti); sudarto (ketua federasi serikat pekerja rokok, tembakau, makanan, minuman - spsi); kusnasi muhdi (perwakilan asosiasi petani tembakau indonesia); dan anggota dpr ri dari komisi xi, misbakhun.
baca juga:rpbn 2025 disetujui: banggar dpr harap anggaran rp3.621 triliun bisa memaksimalkan kinerja prabowo
baca juga:kemenkop ukm dorong usaha mikro tumbuh mandiri melalui pelatihan terstruktur
dalam sambutannya, direktur p3m, sarmidi husna, menjelaskan bahwa halaqah ini diadakan karena kekhawatiran berbagai pihak terhadap dampak dari rpmk 2024 yang mengusulkan penerapan ketentuan kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau. 
rpmk ini merupakan implementasi dari undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. 
sarmidi mengkritik bahwa proses penyusunan dan pengayaan pasal-pasal dalam rpmk 2024 sangat minim partisipasi publik dan stakeholder kredibel, sehingga dianggap tidak partisipatif.
"beberapa pasal dalam rpmk 2024 berpotensi merugikan petani tembakau, umkm, asosiasi, dan industri rokok. hal ini menimbulkan reaksi negatif dari berbagai pihak, termasuk penolakan dari beberapa kelompok," ungkap sarmidi dalam keterangan tertulis yang diterima pada kamis, 19 september 2024.
baca juga:percepat transisi energi, menteri esdm akan permudah syarat investasi ebt
baca juga:menparekraf ajak pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi dan ciptakan lapangan kerja
mewakili pemerintah, benget saragih menjelaskan bahwa rpmk 2024 tidak dimaksudkan untuk menyuruh orang berhenti merokok, melainkan untuk mencegah anak-anak merokok. ia juga mencatat bahwa partisipasi dalam proses penyusunan peraturan ini dianggap minim.
menanggapi pernyataan benget saragih, miftah faqih, ketua pbnu, menegaskan bahwa proses perumusan regulasi harus melibatkan masyarakat secara menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. 
ia menekankan bahwa peraturan rpmk 2024 harus adil dan akomodatif terhadap semua golongan serta sesuai dengan misi agama dan wawasan ke depan.
sementara itu, nugraha prasetya yogi dari kementerian perindustrian mengungkapkan bahwa pihaknya tidak dilibatkan dalam draf akhir dari pp 28/2024 dan perumusan pasal-pasal dalam rpmk 2024. yogi menilai bahwa ketidakterlibatan mereka berpotensi merugikan industri dan perdagangan.
sudarto, perwakilan federasi serikat pekerja spsi-rtmm, juga menyuarakan penolakan terhadap rpmk 2024. ia menyebutkan bahwa kebijakan cukai yang tinggi membuat harga rokok semakin mahal dan mendorong munculnya rokok ilegal. ia menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi pekerja terkait regulasi ini.
baca juga:pertamina perluas distribusi avtur ramah lingkungan, australia jadi pasar pertama
baca juga:transformasi pembayaran digital: bi catat transaksi qris melonjak 217,33 persen
gunawan dari indonesian human rights committee for social justice (ihcs) menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara pp dengan uu dan peraturan pemerintah yang ada, menegaskan bahwa tembakau merupakan komoditas strategis nasional yang perlu dilindungi karena melibatkan nasib petani.
ali rido menilai bahwa rpmk ini terlalu mengatur hal-hal yang seharusnya tidak diatur dalam peraturan menteri dan tidak mengakomodasi semua kepentingan stakeholder pertembakauan.
anggota dpr ri, muhammad misbakhun, menyoroti bahwa kepentingan perusahaan besar dalam kesehatan internasional bisa menyebabkan kebangkrutan usaha rakyat, kehilangan lapangan kerja, dan dampak negatif bagi petani tembakau serta industri hasil tembakau nasional.
budiman dari asosiasi masyarakat tembakau indonesia juga menilai bahwa pelarangan dan pembatasan penjualan produk tembakau akan berdampak negatif pada produksi dan tenaga kerja. 
baca juga:virgin australia maskapai internasional pertama gunakan saf dari pertamina
baca juga:kementerian kelautan dan perikanan soroti manfaat susu ikan dan susu sapi dalam peningkatan gizi
kusnasi mudi, sekretaris jenderal dpn asosiasi petani tembakau indonesia (apti), menyerukan agar pemerintah mengkaji ulang rpmk dan melibatkan seluruh pihak dari hulu ke hilir dalam pembahasannya.
berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, para perwakilan masyarakat sipil dalam halaqah nasional menilai bahwa rpmk 2024 yang sedang dibahas oleh kementerian kesehatan bermasalah dari aspek perundangan, substansi, dan proses, sehingga tidak layak untuk diteruskan. (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 20 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan