Dinilai Timbulkan Polemik, DPR Minta Tinjauan Ulang Kebijakan Kemasan Rokok Polos

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Kamis , 19 Sep 2024 - 19:27

Ilustrasi penjual rokok. Dok JawaPos--

dinilai timbulkan polemik, dpr minta tinjauan ulang kebijakan kemasan rokok polos                             belitongekspres.com - dewan perwakilan rakyat (dpr) republik indonesia secara tegas meminta kementerian kesehatan (kemenkes) untuk meninjau kembali kebijakan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 (pp 28/2024) dan rancangan peraturan menteri kesehatan (rpmk) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. 
kebijakan ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan dpr dan pelaku industri, terutama terkait rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek yang diusulkan oleh kemenkes.
dalam pertemuan yang diadakan di gedung dpr ri pada 18 september 2024, nurhadi, anggota komisi ix dpr ri dari fraksi nasdem, menyampaikan bahwa beberapa ketentuan dalam pp 28/2024 dan rpmk melebihi kewenangan kemenkes dan telah memicu kontroversi di masyarakat. 
menurutnya, kebijakan ini berpotensi menciptakan kegaduhan, terutama karena ancaman yang ditimbulkan terhadap industri tembakau, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (phk) bagi jutaan pekerja yang bergantung pada sektor tersebut.
baca juga:jenjang jabatan pppk guru 2024: lengkap dengan gaji dan tunjangannya
nurhadi juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap berbagai sektor lain, seperti pedagang kecil, peritel, serta industri kreatif dan periklanan yang akan merasakan dampaknya secara langsung. 
selain itu, yahya zaini, anggota komisi ix dari fraksi golkar, menilai bahwa proses penyusunan aturan ini terkesan terburu-buru tanpa adanya partisipasi publik yang memadai. kritik ini mencerminkan kekhawatiran bahwa aturan tersebut mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
dia juga menyoroti bahwa cukai rokok yang terus naik setiap tahun seolah tidak sebanding dengan kontribusi besar yang diberikan industri tembakau terhadap pendapatan negara, yang pada tahun lalu mencapai rp213 triliun. menurutnya, langkah pemerintah melalui kemenkes cenderung diskriminatif dan mengesampingkan dampak ekonomi yang signifikan.
tak hanya itu, abidin fikri dari fraksi pdip juga mengingatkan bahwa indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung kesejahteraan petani tembakau. kebijakan baru ini, menurutnya, tidak sejalan dengan keberpihakan pemerintah yang selama ini mendukung sektor tersebut, terutama di masa kepemimpinan bung karno. 
baca juga:dpr ungkap dampak bagi pedagang ritel dan petani tembakau terhadap kebijakan kemasan rokok polos
dia menekankan bahwa pemerintah perlu lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berpotensi menyudutkan industri tembakau, yang merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional.
selain itu, ia menyoroti bahwa peraturan mengenai kemasan polos tanpa merek berpotensi melanggar prinsip hak atas kekayaan intelektual (haki). 
menurutnya, aturan ini dapat menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk, serta menghambat pelaku usaha untuk mempromosikan produknya secara transparan. dampaknya, peredaran rokok ilegal yang sudah marak dalam beberapa tahun terakhir bisa semakin meningkat.
aturan dalam rpmk yang mengatur konten digital, termasuk di platform seperti netflix dan youtube, juga dianggap melampaui kewenangan kemenkes. dpr menilai hal ini dapat merugikan industri media digital yang terus berkembang di indonesia. 
baca juga:kasus kebocoran data npwp: djp kemenkeu lakukan penyelidikan mendalam
oleh karena itu, para anggota legislatif mendesak agar kemenkes mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
di sisi lain, serikat pekerja juga menyatakan penolakan keras terhadap aturan ini. ketua umum fsp-rtmm-spsi, sudarto as, menyampaikan bahwa serikat pekerja siap melakukan aksi protes jika aspirasi mereka tidak didengar. menurutnya, pekerja yang tergantung pada industri tembakau merasa diabaikan dan diperlakukan secara tidak adil dalam proses perumusan kebijakan ini.
sudarto menegaskan bahwa serikat pekerja telah mengirim surat kepada presiden dan dpr, menyampaikan keberatan mereka terhadap kebijakan yang dinilai merugikan pekerja. ia juga mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, serikat pekerja siap melakukan mogok nasional sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang diskriminatif ini.
sementara itu, ketua umum asosiasi media luar-griya indonesia (amli), fabianus bernadi, juga menyatakan kekhawatiran terhadap dampak negatif pp 28/2024 terhadap industri periklanan. 
baca juga:ridwan kamil prioritaskan aspirasi pengemudi ojol dalam program kesejahteraan nasional
ia menyebutkan bahwa kebijakan pembatasan iklan tembakau telah mengurangi pendapatan sektor ini, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada iklan tembakau untuk pendapatan asli daerah (pad). beberapa pemerintah daerah seperti medan, manado, dan bandung telah menaikkan pajak reklame untuk mengimbangi penurunan pendapatan, namun tetap saja tidak cukup.
fabianus menambahkan bahwa jika aturan ini diterapkan, banyak perusahaan periklanan luar-griya yang terancam gulung tikar. sebuah survei amli menunjukkan bahwa 79 persen perusahaan iklan luar-griya di 27 kota besar akan terdampak secara signifikan, berpotensi menyebabkan phk massal dan memperburuk kondisi ekonomi sektor periklanan.
melihat situasi ini, amli mendesak agar pemerintah merevisi atau bahkan menghapus pasal-pasal dalam pp 28/2024 yang berkaitan dengan iklan luar-griya. mereka juga meminta agar asosiasi-asosiasi terkait dilibatkan dalam setiap proses perubahan kebijakan, untuk memastikan bahwa dampaknya terhadap industri dapat diminimalisir.
secara keseluruhan, dpr dan berbagai elemen masyarakat berharap agar kemenkes dapat lebih terbuka dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan kesehatan masyarakat, tetapi juga dampak ekonomi yang lebih luas. (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 20 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan