Regulasi Kemasan Polos Produk Hasil Tembakau Berpotensi Memicu Peredaran Rokok Ilegal

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Senin , 16 Sep 2024 - 22:35

Ilustrasi rokok. (Freepik)--

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Banyak pihak menganggap proses perumusan aturan ini kurang melibatkan pelaku industri yang terkena dampak, yang menyebutkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses sebelumnya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengkritik minimnya partisipasi publik dan kementerian lain dalam penyusunan PP 28/2024 dan RPMK. Ia menilai hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan aturan tidak dilakukan dengan benar.

“Peraturan ini berpotensi menurunkan omzet para pedagang kecil, peritel, dan koperasi secara signifikan, yang bisa memutus mata pencaharian mereka,” ujar Trubus.

Dia menekankan bahwa penyusunan aturan yang berdampak pada sektor industri dan perdagangan seharusnya melibatkan kementerian terkait, untuk memastikan bahwa kepentingan yang lebih luas dipertimbangkan.

“Untuk urusan kesehatan, seperti masalah dengan dokter dan lainnya, tentu saja dapat dilakukan. Namun, untuk masalah yang menyentuh industri dan perdagangan, seharusnya melibatkan kementerian terkait,” pungkas Trubus. (jpc)

regulasi kemasan polos produk hasil tembakau berpotensi memicu peredaran rokok ilegal                            belitongekspres.com - penerapan peraturan pemerintah (pp) mengenai kesehatan yang mengatur produk hasil tembakau kini menjadi sorotan utama, khususnya terkait dengan kebijakan kemasan polos (plain packaging). 
kebijakan ini saat ini tengah dibahas dalam rancangan peraturan menteri kesehatan (rpmk), yang merupakan turunan dari pp 28 tahun 2024.
ketua umum gabungan perserikatan pabrik rokok indonesia (gappri), henry najoan, mengungkapkan keprihatinan mengenai dampak kebijakan kemasan polos terhadap industri hasil tembakau (iht). 
menurutnya, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal karena identitas produk yang tidak lagi terlihat jelas, yang bisa membuat konsumen beralih ke produk ilegal dengan harga lebih murah.
baca juga:presiden jokowi resmikan hutan wanagama nusantara sebagai pusat pendidikan dan penelitian di ikn
baca juga:kasus kopi sianida: jessica wongso akui trauma tawarkan makanan dan minuman ke orang lain
“kebijakan kemasan polos akan memengaruhi seluruh sektor tembakau, dan kekhawatiran utama kami adalah dampak negatifnya terhadap persaingan tidak sehat dan kemungkinan maraknya rokok ilegal,” jelas henry dalam sebuah diskusi di jakarta.
selain itu, kebijakan ini juga mencakup penyeragaman kemasan produk tembakau dan rokok elektronik, dengan larangan penggunaan logo atau desain kemasan.
ketua umum aliansi masyarakat tembakau indonesia (amti), i ketut budiman, menilai kebijakan kemasan polos sebagai langkah yang tidak efektif. 
ia berpendapat bahwa kebijakan ini akan memperburuk peredaran rokok ilegal dan membiarkan konsumen tidak dapat mengenali produk yang mereka konsumsi, sehingga menguntungkan produk ilegal.
baca juga:motogp mandalika 2024: sebanyak 1.400 kamar hotel di mataram sudah dibooking tamu
baca juga:beri kepastian hukum, pelaku usaha sambut positif legalisasi ekspor produk kratom 
"implementasi kemasan polos hanya akan membingungkan konsumen dan mendorong peredaran produk ilegal. petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja lainnya menolak aturan ini,” tegas budiman.
minim partisipasi pihak terkait
rancangan peraturan menteri kesehatan tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik saat ini sedang dibahas oleh kementerian kesehatan (kemenkes). 
banyak pihak menganggap proses perumusan aturan ini kurang melibatkan pelaku industri yang terkena dampak, yang menyebutkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses sebelumnya.
pengamat kebijakan publik universitas trisakti, trubus rahadiansyah, mengkritik minimnya partisipasi publik dan kementerian lain dalam penyusunan pp 28/2024 dan rpmk. ia menilai hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan aturan tidak dilakukan dengan benar.
baca juga:uu perbolehkan senjata api untuk petugas imigrasi, dpr tegaskan penerapan harus ketat
baca juga:menuju indonesia emas 2045: hima persis gelar diskusi bahaya judi online
“peraturan ini berpotensi menurunkan omzet para pedagang kecil, peritel, dan koperasi secara signifikan, yang bisa memutus mata pencaharian mereka,” ujar trubus.
dia menekankan bahwa penyusunan aturan yang berdampak pada sektor industri dan perdagangan seharusnya melibatkan kementerian terkait, untuk memastikan bahwa kepentingan yang lebih luas dipertimbangkan.
“untuk urusan kesehatan, seperti masalah dengan dokter dan lainnya, tentu saja dapat dilakukan. namun, untuk masalah yang menyentuh industri dan perdagangan, seharusnya melibatkan kementerian terkait,” pungkas trubus. (jpc)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Belitong Ekspres 10 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan