Pengentasan Kemiskinan Melalui UMKM, KemenKopUKM Dorong Ekonomi Inklusif

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali menekankan urgensi pengentasan kemiskinan serta pentingnya pemanfaatan teknologi produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di sektor UMKM.

Sekretaris KemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, menyatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota APEC lainnya, memberikan kontribusi antara 40-50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 55,8 persen dari total angkatan kerja.

"Mengingat peran vital UMKM dalam mengurangi kemiskinan melalui kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah berencana untuk mentransformasi sektor ini dari sektor informal ke sektor formal," jelas Arif dalam pernyataannya pada Sabtu, 14 September 2024.

Namun, Arif juga mencatat bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia masih beroperasi secara informal, sehingga menghadapi kesulitan dalam mengakses program dukungan seperti pembiayaan. "Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia fokus pada peningkatan inklusi keuangan untuk memfasilitasi peralihan UMKM ke sektor formal, dengan target mencapai 90% pada tahun 2024, meningkat dari 88,7 persen pada tahun sebelumnya," tambahnya.

BACA JUGA:Bangun Rumah Secara Mandiri Kena PPn 2,4 Persen, Ekonom INDEF Berikan Pandangan

BACA JUGA:Syarat Penting Bagi Honorer untuk Jadi ASN di 2025

Arif menyoroti bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM saat ini adalah rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan keterampilan digital. Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk mendirikan Pusat Layanan Terpadu (PLUT) di seluruh Indonesia.

"Kami telah mendirikan 100 pusat di 26 provinsi untuk menyediakan layanan terpadu bagi UMKM, termasuk konsultasi bisnis, pendampingan, dan akses ke pembiayaan," tutup Arif. (dis)