DLH Belitung Konsultasi Publik Bahas Pengelolaan Tahura Gunung Lalang

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung melaksanakan konsultasi publik penyusunan rancangan blok pengelolaan taman hutan raya (Tahura) Gunung Lalang

Gunung Lalang di Kecamatan Tanjungpandan merupakan tahapan dalam proses penyusunan blok pengelolaan Tahura di Kabupaten Belitung.

Kegiatan itu secara resmi dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Belitung H Bakri Hauriansyah, mewakili Plh Sekda Nurman Sunanda, bertempat di Hotel BW Suite Tanjungpandan, Rabu 11 September 2024.

Konsultasi publik itu diikuti oleh dinas atau instansi dari Pusat, Pemerintah Provinsi, Organisasi Prangkat Daerah Kabupaten, Pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, kelompok tani serta pemangku kepentigan lainnya yang terkait, dengan jumlah undangan sekitar 60 peserta.

BACA JUGA:Super Air Jet Kembali Layani Penerbangan di Bandara Belitung

BACA JUGA:Kasus Penganiayaan Berat di Belitung, Mak Aca Cs Minta Keringanan Hukuman

Kepala DLH Belitung, Yasa mengatakan, konsultasi publik ini adalah untuk mensosialisasikan rencana penataan blok pengelolaan yang telah disesuaikan dengan kondisi eksisting di lapangan.

"Untuk memperoleh masukan dari instansi terkait dan masyarakat yang berada di sekitar Kawasan," kata Yasa dalam sambutannya.

Yasa menjelaskan, Peraturan Bupati Belitung Nomor 78 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja DLH yang terbit pada 26 Desember 2022.

Salah satu tugas dan fungsi DLH Kabupaten Belitung adalah Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) dalam hal ini Tahura Gunung Lalang.

BACA JUGA:Bawaslu Belitung Waspadai Netralitas ASN di Pilkada 2024

BACA JUGA:PMI Belitung Adakan Diklat KSR Dasar Kesiapsiagaan Bencana dan Manajemen

"Penataan blok pengelolaan Tahura Gunung Lalang merupakan langkah awal dari tujuan jangka panjang dalam pengelolaan kawasan Tahura Gunung Lalang," sebutnya.

Yasa menambahkan, adapun pengelola ingin melakukan kolaborasi berbagai pihak dan organisasi pemerintah daerah terkait lainnya.