Borok RS Bakti Timah Sungailiat Terbongkar, Saat RDP di DPRD Babel

Reporter: |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 09 Jan 2024 - 23:25

Rapat Dengar Pendapatan di DPRD Babel, Selasa 9 Januari 2024 (Julian)--

borok rs bakti timah sungailiat terbongkar, saat rdp di dprd babel                             belitongekspres.com, sungailiat - borok rumah sakit (rs) bakti timah dan rumah sakit medika stania sungailiat terbongkar. terbongkarnya borok itu terkuak dalam rapat dengar pendapat (rdp) di dprd babel, selasa 9 januari 2024.
banyak fakta baru yang terungkap. diduga bahwa manajemen rs bakti timah sungailiat telah melakukan penyimpangan terkait pengelolaan dana klaim bpjs kesehatan, yang akhirnya mengakibatkan pemutusan kerja sama antara kedua belah pihak. 
sebagai dampak dari masalah penyimpangan pengelolaan dana klaim bpjs kesehatan, manajemen menerapkan kebijakan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja melalui mutasi ratusan karyawan.
koordinator karyawan rs bakti timah sungailiat reysa putri pratiwi mengatakan, sebenarnya para karyawan telah mengerti kondisi perusahaan setelah diputus kerja sama oleh bpjs kesehatan. 
tak hanya itu, mereka juga sangat memahami ketika perusahaaan ingin melakukan efisiensi sumber daya manusia di rs bakti timah sungailiat sejak sekitar bulan oktober tahun 2023 lalu. 
baca juga:penyidikan korupsi timah, kejagung kembali periksa 4 orang saksi
baca juga:kebijakan kris rsud bpjs akan berganti jadi kelas standar
"kami sudah tahu akan ada mutasi besar-besaran di rsbt sungailiat, hanya saja kami tidak memahami metode seleksi mutasi yang dilakukan manajemen rs bakti timah sungailiat dalam menentukan nama-nama karyawan yang akan dimutasi,” kata reysa.
reysa mencurigai bahwa sistem dijalankan secara tidak sehat, dan terdapat unsur preferensi dan antipati dalam penentuan nama-nama karyawan. bahkan, terdapat lobi-lobi yang kuat untuk mendukung orang-orang tertentu.
"hari ini, kami meminta bantuan dprd babel karena beberapa proses yang kami lakukan tidak mendapatkan jawaban. tuntutan kami tidak dipenuhi, dan pihak manajemen tidak memberikan klarifikasi mengenai proses seleksi mutasi. mereka tidak memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab selama mutasi, bahkan tidak ada kepastian mengenai batas waktu mutasi," paparnya.
dia melanjutkan bahwa manajemen pt btm juga tidak melakukan perombakan pada manajemen rs bakti timah sungailiat yang diduga terlibat dalam kasus penipuan. hal ini menyebabkan bpjs kesehatan mengakhiri kerja sama dengan rsbt sungailiat.
"kami juga menilai manajemen rsbt sungailiat tidak sehat dan tidak profesional, talent manajemen tidak berjalan dan hanya dijabat oleh orang itu-itu saja, serta terkesan membentuk kubu-kubu eksklusif yang membuat kecemburuan diantara karyawan," sebut reysa.
baca juga:yuk ke desa nangka, ada festival 1000 durian gratis
baca juga:pagu anggaran 2024 pemkot pangkalpinang defisit 24 miliar
sejak bergabung dengan pt btm, lanjut reysa, karyawan rsbt sungailiat menghadapi pengurangan penghasilan melalui berbagai bentuk. seperti penurunan insentif, pengurangan tunjangan jabatan, penghapusan sejumlah tunjangan, dan uang lembur yang tidak dibayarkan. alasan yang diberikan oleh perusahaan adalah adanya defisit keuangan.
tak hanya itu, reysa menyoroti ketidakproporsionalan antara gaji karyawan di kantor pusat btm dan karyawan di rsbt sungailiat, yang dinilainya sangat besar. dalam rdp di dprd babel, reysa berharap agar masalah yang terjadi di rsbt sungailiat dapat diberikan solusi.
pihak perwakilan bpjs kesehatan, dr siska mayasari, juga mengakui adanya indikasi penyelewengan dalam rdp antara bpjs kesehatan, karyawan rsbt sungailiat, dan pt btm terkait pemutusan hubungan kerja yang berdampak pada manajemen rumah sakit. 
dokter siska menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerjasama antara bpjs kesehatan dan rsbt sungailiat terjadi karena ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit.
siska menekankan bahwa setelah diaudit oleh tim dari dinas kesehatan dan bpjs kesehatan, ditemukan bahwa seharusnya bpjs kesehatan tidak harus membayarkan kerugian atau kewajiban sebesar rp 860 juta. 
menurutnya, hasil audit tersebut mengungkap bahwa bpjs kesehatan tidak wajib membayar lebih dari rp 700 juta karena bukan merupakan tanggung jawab mereka. 
baca juga:laka lantas di bangka, dua nyawa melayang 
baca juga:bendahara terancam sendirian di penjara, tak ada pembelaan di sidang tipikor
"selain itu, pihak rs bakti timah sungaliat juga sudah mengembalikan sejumlah lebih dari rp 160 juta, sehingga total kerugian yang seharusnya tidak dibayarkan mencapai rp 860 juta lebih," tegasnya.
sementara, pihak pt btm firmansnyah mengatakan manajemen rs bakti timah sungailiat periode 2020-2021 yang terindikasi melakukan kecurangan telah dilaporkan ke pihak berwajib. “ya, sudah kita laporkan," akunya.
indikasi penyelewengan itu pun tak khayal membuat wakil rakyat geram. kendati tetap memberikan kesempatan untuk dimediasi, ke depan dprd babel tetap berencana menggelar rdp khusus terkait pelayanan kesehatan di babel. bahkan bakal mengundang pihak kejaksaan.
"iya, akan kita undang pihak yang membantu untuk penyelesaian dan me-warning kedepannya. sebab, khawatir kita ini terjadi di seluruh rumah sakit di babel, yang berimbas terhadap pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat," kata heryawandi.
pihaknya khawatir, persoalan ini tidak hanya terjadi di rs bakti timah sungailiat saja, melainkan di rumah sakit lainnya di babel. "jangan-jangan, tentu kita berharap itu tidak terjadi. tapi kalau modus-modus ini terjadi, kita mewarning semua rumah sakit. karena ketika ini terjadi, pelayanan kesehatan masyarakat babel akan terganggu," sebutnya. 
"ini kan intinya ada penagihan dari rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar. bahkan disebutkan, ada yang mestinya tidak ditagih tapi ditagih. ternyata ada mark up. dan diakui rs bakti timah sungailiat dan sudah dilakukan pelaporan ke ranah hukum. tapi imbasnya dari ini, managemen dan karyawan bermasalah, termasuk ke pelayanan kesehatan," ungkapnya lagi.
terkhusus persoalan rs bakti timah sungailiat, pihaknya berharap pihak managemen dapat menahan kebijakan yang diberlakukan sembari berjalannya mediasi dan evalusi yang akan dilakukan disnaker babel dan disnaker bangka. 
"sesuai yang diminta anggota komisi iv, kita minta (kebijakan mutasi) di-hold dulu. rdp ini kita harap ada penyelesaian, bukan untuk menangkan si-a atau pun si-b," tukas heryawandi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres Edisi 10 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan