Korupsi Dana Covid-19 RSUD Beltim, Dokter Rudy Susul Bidan Dwi Sanita

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 16 Jul 2024 - 21:50

Susana Sidang Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Selasa, 16 Juli 2024 (Ist)--

korupsi dana covid-19 rsud beltim, dokter rudy susul bidan dwi sanita                            pangkalpinang, belitongekspres.com - sidang perkara tindak pidana korupsi dana tunjangan dan insentif untuk tenaga medis covid-19 di rsud muhammad zein belitung timur (beltim) terus bergulir. kali ini, bidan dwi sanita duduk di kursi terdakwa. 
dwi sanita, yang merupakan anggota tim pengelola jasa pelayanan badan layanan umum daerah pada upt rsud beltim, menghadapi dakwaan penyimpangan dana covid-19 untuk tahun anggaran 2021-2022 di pengadilan tipikor pangkalpinang, selasa, 16 juli 2024.
jaksa penuntut umum (jpu) hamka juniawan dari kejaksaan negeri beltim menyampaikan di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh sulistiyanto rokhmad budiharto, dengan anggota hakim warsono dan m takdir, bahwa dwi sanita secara bersama-sama dengan dr rudy gunawan, yang penuntutannya dilakukan terpisah, didakwa melakukan penyimpangan dana.
dokter rudy, yang merupakan ketua tim pengelola jasa pelayanan, bersama saksi-saksi lain seperti martha suseno, sukarna, meliani sartika, dan mety wulandari, diduga telah melakukan tindakan melawan hukum. 
baca juga:lada putih muntok babel dipamerkan di jenewa swiss, langkah promosi ke pasar dunia
mereka memasukkan nama dr. rudy ke dalam daftar susunan dokter penanggung jawab pasien (dpjp) untuk pembayaran jasa pelayanan covid-19, meskipun dr rudy sebenarnya tidak terlibat langsung dalam pelayanan pasien.
pada tahun 2021, rsud muhammad zein menerima dana insentif covid-19 yang terdiri dari jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan kebersamaan. penyalahgunaan ini mengakibatkan dana tersebut seolah-olah diberikan kepada dr rudy, meskipun ia tidak memberikan pelayanan langsung kepada pasien.
dana insentif dari kementerian kesehatan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada dokter, paramedis covid-19, dan tenaga kesehatan lainnya yang menangani covid-19. total anggaran yang disiapkan untuk ini adalah rp17.034.552.500.
penyaluran dana insentif covid-19, dana jasa pelayanan langsung, dan dana jasa pelayanan kebersamaan menggunakan apbn didasarkan pada klaim yang diajukan oleh rsud muhammad zein ke kementerian kesehatan dan diverifikasi oleh bpjs kesehatan.
baca juga:aksi pencurian terekam cctv, pembobol gudang cat ditangkap satreskrim polresta pangkalpinang
pada tahun 2021-2022, proses klaim jasa pelayanan dimulai dengan berkas rekam medis yang masuk ke tim casemix. setelah itu, berkas ini dikirim dan diverifikasi oleh verifikator bpjs kesehatan.
saksi martha suseno, sebagai anggota tim casemix sekaligus tim jasa pelayanan, bertanggung jawab dalam proses klaim ini. setelah klaim diverifikasi oleh bpjs kesehatan dan dinyatakan layak untuk dibayarkan, bpjs kesehatan mengirimkan dokumen klaim tersebut ke kementerian kesehatan. kemudian, kementerian kesehatan mentransfer dana tersebut ke rekening rsud muhammad zein.
setelah dana dibayarkan oleh kementerian kesehatan dan masuk ke rekening rsud muhammad zein, saksi martha suseno melakukan perhitungan total klaim jasa pelayanan berdasarkan jumlah pasien. 
data ini kemudian diserahkan kepada terdakwa dwi sanita, saksi sukarna, dan saksi meliani sartika sebagai anggota tim jasa pelayanan untuk menghitung nilai jasa yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kesehatan.
baca juga:2 pengedar narkoba ditangkap polisi di kebun sawit toboali
di tahun 2021, rsud muhammad zein menangani 486 pasien covid-19, terdiri dari 320 pasien rawat inap dan 166 pasien rawat jalan. namun, dari tahun 2021 hingga 2022, mekanisme penentuan besaran dana jasa pelayanan tidak melibatkan pegawai rsud muhammad zein, yang sebagian besar adalah dokter spesialis, dokter umum, dan tenaga kesehatan lainnya. 
mereka hanya menerima dana tanpa keterlibatan dalam penentuan dan pengelolaan besaran yang dijadikan variabelnya. saksi dr rudy, selaku ketua tim, seharusnya mengadakan rapat untuk mengoordinasikan pembagian persentase kepada seluruh pegawai rsud muhammad zein.
namun, kenyataannya, saksi dr rudy gunawan tidak pernah melaporkan secara tertulis kepada saksi dr. vonny primasari, selaku direktur rsud muhammad zein, mengenai notulensi rapat tersebut.
untuk insentif covid-19 dan jasa pelayanan, tenaga kesehatan mendapatkannya berdasarkan jumlah pasien yang ditangani secara langsung. jadi, semakin banyak pasien yang ditangani, semakin tinggi pula insentif covid-19 dan jasa pelayanan yang diperoleh.
baca juga:pemuda palembang ditangkap polisi karena nekat mencuri hp
namun, ada ketidaksesuaian antara catatan rekam medis pasien covid-19 yang dilakukan oleh dr. rudy gunawan dan data yang dimiliki oleh susan, kepala ruangan isolasi. selain itu, data dari tim pengelola jasa pelayanan dan data pemasangan hfnc juga menunjukkan perbedaan.
hal ini terjadi karena ada perbedaan dalam laporan rekam medis visite dokter terhadap pasien covid-19. dalam rekam medis tersebut, nama dr rudy sering kali tercantum seolah-olah dia juga menangani pasien secara langsung.
pada bulan september 2022, sebelum pembayaran jasa pelayanan diproses, saksi dr rudy meminta terdakwa dwi sanita untuk memasukkan namanya sebagai dokter penanggung jawab pasien.
jika ada kekosongan dokter penanggung jawab pasien atau jika ada pemasangan ventilator atau alat bantu napas, maka dr. rudy akan menjadi dokter penanggung jawab pasien. 
baca juga:ekonomi babel masih bergantung timah, aiti tegas terus dukung ipr/wpr
dengan demikian, dr rudy bisa mendapatkan pembayaran sebagai dokter penanggung jawab pasien, meskipun seharusnya ia terlibat langsung dalam memberikan pelayanan kepada pasien covid-19 di rumah sakit.
atas permintaan dr rudy, terdakwa dwi sanita memasukkannya ke dalam daftar dokter penanggung jawab pasien, seolah-olah dr. rudy benar-benar menangani pasien covid-19 secara langsung. dokter rudy juga mengisi rekam medis untuk memperkuat pertanggungjawaban penyaluran tunjangan jasa pelayanan itu.
berlanjut pada tahun 2022, tim case mix mengklaim biaya pelayanan terhadap pasien covid-19 sebesar rp 17.034.552.500 di rsud muhammad zein. dari jumlah ini, rp 4.765.741.138 diajukan untuk jasa pelayanan pada bulan oktober 2022, dengan pencairan dilakukan dalam 3 tahap.
dari total klaim untuk jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan, sebesar rp4.765.741.138, perhitungan besaran jasa pelayanan langsung yang dibayarkan kepada dr. rudy sebelum pemotongan pajak, bpjs, dan pos jasa kesejahteraan adalah rp485.520.196.
baca juga:tersangka korupsi timah, peran rusbani 'paling ringan'
setelah dipotong pajak, bpjs, dan pos jasa kesejahteraan, jumlah realisasi bersih yang diterima oleh dr rudy adalah rp 417.905.125. tindakan yang dilakukan terdakwa dianggap melanggar peraturan menteri kesehatan nomor 85 tahun 2015 mengenai pola tarif nasional rumah sakit.
perbuatan terdakwa dianggap melanggar peraturan menteri kesehatan nomor 85 tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit, peraturan bupati belitung timur nomor 15 tahun 2015 tentang pemberian jasa pelayanan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah kabupaten belitung timur.
kemudian, peraturan direktur upt rumah sakit umum daerah kabupaten belitung timur nomor 445/16.a/perdir/upt.rsud/ii/2022 tentang perubahan kelima belas tentang pedoman teknis pembagian jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah upt rumah sakit umum daerah kabupaten belitung timur.
dalam kasus ini, terdakwa diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu saksi dr rudy, dengan menerima pembayaran jasa pelayanan sebesar rp 417.905.125. jumlah yang lebih besar dari yang seharusnya, yakni sebesar rp 48.253.399. tindakan ini dianggap merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar rp 369.651.725.
baca juga:lalai, rsup babel rugi rp 1,8 miliar, klaim bpjs kesehatan hangus
kedua terdakwa didakwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan