World Water Forum Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Akses Air Bersih

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) berpegangan tangan dengan Deputy Minister for Water, at the Ministry of Environment Water and Agriculture Arab Saudi Abdulaziz M. Alshaibani (tengah) saat berfoto bersama dengan delegasi Arab Saudi usai upacara--

Jalan berliku 

Dalam berbagai sesi diskusi panel di World Water Forum ke-10, banyak para pemangku kepentingan (stakeholder) dan akademisi yang menekankan bahwa infrastruktur air yang memadai menjadi jalan keluar dari permasalahan krisis air dan sanitasi.

Secara teknis, infrastruktur air memang masih menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan air bersih dalam jangka panjang. Manajemen infrastruktur yang baik juga termasuk pemantauan yang cermat dan distribusi air yang bijaksana.

Dengan mengadopsi berbagai teknologi yang maju untuk diterapkan ke dalam infrastruktur air, maka dapat membantu memaksimalkan efisiensi penggunaan air. Hal ini diamini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Menurutnya, permasalahan air global salah satunya dapat diselesaikan dengan membangun infrastruktur air yang merata dan memadai.

Di Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan, masih dihantui oleh risiko krisis air. Beberapa wilayah terluar masih mengalami kesulitan mengakses air. Bahkan berdasarkan World Resources Institute, Indonesia berisiko mengalami krisis air pada 2040.

Menyadari pentingnya infrastruktur air, Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) terkait dukungan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur konektivitas, sumber daya air, dan permukiman saat World Water Forum ke-10 2024.

BACA JUGA:Mengulik Manisnya Cokelat dan Pahitnya Pare, Suatu Fenomena Unik!

Kendati demikian, perjalanan dalam membangun infrastruktur air yang merata dan layak nyatanya menemui banyak jalan berliku. Dalam World Water Forum ke-10, setidaknya ada dua tantangan yang menjadi pembahasan untuk memahami kurangnya pembangunan infrastruktur air bersih yang layak, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan.

Pembiayaan dan riset

Tantangan pertama, yakni kurangnya investasi pada infrastruktur air. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat menyampaikan sambutan dalam sesi diskusi World Water Forum mengatakan bahwa pembiayaan di sektor air dan sanitasi saat ini masih sangat bergantung pada pemerintah atau sektor publik yang jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan target yang dibutuhkan.

Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kebutuhan dana untuk infrastruktur air pada 2030 diproyeksikan mencapai sekitar 6,7 triliun dolar AS, sementara sektor air global saat ini hanya menarik kurang dari 2 persen belanja publik. Dalam hal ini tantangannya jelas, yakni ketimpangan atau gap pembiayaan infrastruktur air yang cukup besar.

Untuk itu, tidak cukup apabila hanya mengandalkan peran dari pemerintah, melainkan juga diperlukan adanya peranan dari pihak swasta guna mempercepat pembangunan infrastruktur air.

BACA JUGA:Perempuan Penjaga Harmonisasi Alam dari Dayak Iban

Dalam ajang World Water Forum ke-10 ini, Pemerintah Indonesia menginisiasi adanya Dana Air Dunia atau Global Water Fund sebagai jawaban atas ketidakmerataan akses air bersih di negara-negara yang rentan.

Sebagai tuan rumah sekaligus bagian dari G20, Indonesia mempunyai peluang serta daya tawar (bargaining power) dalam mengusulkan Global Water Fund ke dalam pembahasan forum internasional.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan