Prahara Tambang di Belitung Timur: Harapan dan Tantangan di Tengah Krisis Lingkungan

Belitung Timur merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dikenal kaya akan sumber daya alam dan mineral tambang. Secara historis, kultural, sosial, dan ekonomi, masyarakatnya sangat terkait dengan pertambangan, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Belitung Timur. Menelisik lebih jauh sejarah pertambangan di Kabupaten Belitung Timur, pertambangan telah berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi yang relatif cepat sejak era pemerintahan kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan dan Orde Baru.

Pembangunan di Belitung Timur berkembang pesat seiring dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten ini. Meskipun secara administratif Belitung Timur masih tergabung dalam Kabupaten Belitung dan Provinsi Sumatra Selatan pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Belitung Timur juga telah mencetak tokoh-tokoh besar nasional seperti Yusril Ihza Mahendra seorang ahli Hukum Tata Negara, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Andrea Hirata yang dikenal melalui karyanya, novel "Laskar Pelangi".

Saat ini, Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan nasional setelah mencuatnya kasus mega korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), melibatkan figur publik dan sejumlah pejabat BUMN. Dugaan kerugian lingkungan dari korupsi timah mencapai 271 triliun rupiah, sesuai yang disampaikan oleh Bambang Hero Saharjo, seorang ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor. Hal ini mengejutkan masyarakat dan memunculkan berbagai polemik di kalangan masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Belitung Timur.

BACA JUGA:Pesantren di Tengah 'Perang Narasi' Era Digital

BACA JUGA:Merangkai Sistem Pendukung Pariwisata di Sekitar IKN

Bagi sebagian besar masyarakat dan investor, Belitung Timur adalah daerah dengan potensi ekonomi yang besar. Aktivitas penambangan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, serta menggerakkan sektor-sektor terkait seperti transportasi dan perdagangan. Beberapa jenis tambang di daerah ini, termasuk timah dan mineral lainnya, memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Namun, di balik harapan tersebut, terdapat keresahan mendalam mengenai dampak lingkungan dari aktivitas penambangan. Kerusakan lingkungan, termasuk degradasi lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati, menjadi ancaman nyata bagi ekosistem di Bangka Belitung, Bumi Serumpun Sebalai. Masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang sering kali merasakan dampak langsung, seperti kualitas air yang memburuk dan kerusakan pada lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama mereka.

Persoalan tambang ini juga memicu konflik sosial antara masyarakat, perusahaan tambang, dan pemerintah daerah. Di satu sisi, terdapat dorongan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dari sumber daya tambang. Namun, di sisi lain, terdapat pula tuntutan untuk melestarikan lingkungan dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah sering kali menjadi sorotan, apakah lebih pro-ekonomi atau pro-lingkungan.  Pemerintah Kabupaten Belitung Timur harus mengadopsi kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. 

BACA JUGA:Mengubah Air Selokan Menjadi Bersih

BACA JUGA:Menjaga 'Kolong' Sebagai Sumber Air Baku Warga Bangka Barat

Proses perizinan tambang harus dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa suara semua pemangku kepentingan didengar dan dipertimbangkan. Solusi berkelanjutan perlu diimplementasikan untuk mengatasi persoalan tambang ini, termasuk menerapkan teknologi penambangan yang ramah lingkungan, melakukan rehabilitasi lahan pasca-tambang, membangun industri hilirisasi dari hasil pertambangan, dan memberdayakan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, diversifikasi ekonomi penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tambang dengan mengembangkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, pertanian berkelanjutan, dan industri kreatif. Isu tambang di Kabupaten Belitung Timur adalah cerminan dari dilema yang dihadapi banyak daerah di Indonesia, di mana kekayaan alam yang berlimpah sering kali disertai risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.  Dengan pendekatan yang tepat serta kebijakan yang bijaksana, harapan dan kekhawatiran ini dapat dikelola secara efektif untuk menciptakan masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat di Kabupaten Belitung Timur.

Oleh: Wahyu Setiawan, S.Pd (Ketua DPD KNPI Kabupaten Beltim)