Pendaftaran Seleksi ASN Kemungkinan Terlambat, Banyak Instansi Belum Isi Rincian Formasi CPNS-PPPK

BELITONGEKSPRES.COM, Pembukaan pendaftaran seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang dijadwalkan pada bulan Mei-Juni kemungkinan akan terlambat. Hal ini disebabkan oleh masih adanya instansi yang belum melengkapi rincian formasi untuk seleksi ASN di lembaganya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa sebagian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih belum menyelesaikan pengisian detail formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB.

Pendaftaran baru dapat dimulai setelah pengisian detail formasi tersebut dilakukan dan telah diverifikasi serta divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

”Karena itu, kami harap kementerian, lembaga, dan pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan. Agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,” kata Anas kemarin 1 Mei.

Saat ini, Menurutnya, pemerintah melalui BKN sudah mulai melakukan verifikasi dan validasi perincian formasi ASN. Perincian ini didasarkan pada usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah yang telah disampaikan. Proses verifikasi dan validasi ini sedang dipercepat seiring dengan input yang terus diberikan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

BACA JUGA:Microsoft Investasi Rp28 Triliun di Indonesia, Diharapkan Percepat Pembangunan Smart City di IKN

BACA JUGA:KKB Serang Polsek Homeyo di Intan Jaya, 1 Warga Sipil Tewas Tertembak

”BKN sudah berkoordinasi (dengan pihak yang belum menyelesaikan input formasi, Red). Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat dan pendaftaran CASN dapat segera dimulai,” bebernya.

Pada tahun ini, formasi CASN ditetapkan sebanyak 1,28 juta. Angka itu terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. ”Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta secara bertahap,” tambahnya.

ASN yang dimaksud terbagi menjadi dua kategori. Pertama, calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dapat dilamar oleh fresh graduate. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ditujukan untuk tenaga non-ASN serta eks tenaga honorer kategori (THK) II yang telah terdaftar dalam basis data BKN.

BACA JUGA:Demo Buruh May Day, Istana Tegaskan Jokowi Tak Kabur dari Jakarta

BACA JUGA:Rumah Jadi Laboratorium Narkoba, Polisi Sebut Kasus Pertama dalam Kejahatan Narkoba di Indonesia

Anas mengungkapkan, pemerintah juga menyiapkan formasi khusus untuk talenta digital dari kalangan fresh graduate. Mereka diharapkan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik ke depan. 

Dengan begitu, mereka wajib punya basic knowledge terkait digitalisasi. ”Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya,” pungkasnya.