Gakkum KLHK Bertindak, Segel Lokasi Tambak Udang di Pulau Seliu

Reporter: Rheza S |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 02 Apr 2024 - 22:20

Dijten Gakkum KLHK RI saat memasang plank penyegelan lokasi tambak udang Vaname PT KPN di Desa Pulau Seliu, Membalong, Belitung.--

BELITONGEKSPRES.COM, TANJUNGPANDAN - Direktorat Jenderal (Dijten) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI segel lokasi tambak udang Vaname di Desa Pulau Seliu, Membalong, Belitung.

Penyegelan lokasi tambak udang vaname PT Kekal Putra Nusantara (KPN) di Desa Pulau Seliu, Kecamatan Membalong, Belitung dilakukan bersama tim gabungan, Selasa 2 April 2024.

Tindakan penyegelan lokasi pasca DPRD Kabupaten Belitung melaporkan secara resmi terkait aktivitas tambak udang ilegal PT KPN di Desa Pulau Seliu, ke Dijten Gakkum KLHK RI pada minggu lalu.

Plank penyegelan tertulis “Areal ini dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup atas dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau perizinan lingkungan hidup. Dilarang melakukan kegiatan apapun di lokasi ini".

Aktivis ingkungan Belitung Budi Setiawan memberikan apresiasi kepada Gakkum KLHK RI beserta tim gabungan yang sangat responsif menindaklanjuti laporan yang ada.

Menurut Budi Setiawan penegakan hukum memang harus dilakukan sehingga memberikan kepastian atas pelanggaran yang terjadi sehingga tidak timbul kesewenang-wenangan.

"Apalagi ini terjadi di sebuah pulau kecil yang iklim mikronya sangat bergantung dari kondisi lingkungan yang ada di pulau tersebut," kata Budi Setiawan kepada Belitong Ekspres.

Budi Setiawan menambahkan, pihaknya tidak anti investasi, namun tentunya semua ada aturan dan tahapan yang harus dilewati bukan slonong boy dan hantam kromo.

Oleh sebab itu untuk pembukaan bakau yang sudah terjadi harus ada kejelasan dan pertanggung jawaban baik secara pidana maupun upaya pemulihannya kembali.

gakkum klhk bertindak, segel lokasi tambak udang di pulau seliu                             belitongekspres.com, tanjungpandan - direktorat jenderal (dijten) penegakan hukum (gakkum) kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri segel lokasi tambak udang vaname di desa pulau seliu, membalong, belitung.
penyegelan lokasi tambak udang vaname pt kekal putra nusantara (kpn) di desa pulau seliu, kecamatan membalong, belitung dilakukan bersama tim gabungan, selasa 2 april 2024.
tindakan penyegelan lokasi pasca dprd kabupaten belitung melaporkan secara resmi terkait aktivitas tambak udang ilegal pt kpn di desa pulau seliu, ke dijten gakkum klhk ri pada minggu lalu.
plank penyegelan tertulis “areal ini dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup atas dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau perizinan lingkungan hidup. dilarang melakukan kegiatan apapun di lokasi ini".
baca juga:pemilihan bujangko-amoy 2024, lunardio anggoro-grace josevine juara pertama
baca juga:bcif 2024 resmi ditutup, pj bupati belitung: bakal jadi agenda tahunan
aktivis ingkungan belitung budi setiawan memberikan apresiasi kepada gakkum klhk ri beserta tim gabungan yang sangat responsif menindaklanjuti laporan yang ada.
menurut budi setiawan penegakan hukum memang harus dilakukan sehingga memberikan kepastian atas pelanggaran yang terjadi sehingga tidak timbul kesewenang-wenangan.
"apalagi ini terjadi di sebuah pulau kecil yang iklim mikronya sangat bergantung dari kondisi lingkungan yang ada di pulau tersebut," kata budi setiawan kepada belitong ekspres.
 
budi setiawan menambahkan, pihaknya tidak anti investasi, namun tentunya semua ada aturan dan tahapan yang harus dilewati bukan slonong boy dan hantam kromo.
oleh sebab itu untuk pembukaan bakau yang sudah terjadi harus ada kejelasan dan pertanggung jawaban baik secara pidana maupun upaya pemulihannya kembali.
baca juga:2024, belitung dapat 59 kuota calon jemaah haji 
baca juga:kasus korupsi lapangan bola, praperadilan lurah paal satu ditolak
"apa yang dilakukan oleh klhk tentunya harus kita kawal bersama dan aktor-aktor intelektual dibalik ini semua harus bertanggung jawab," pungkas budi setiawan.
sementara itu tokoh masyarakat desa pulau seliu iwan saukani juga mengapresiasi langkah dan sikap yang dilakukan oleh dprd kabupaten belitung dalam rapat dengar pendapat (rdp).
lokasi tambak udang di pulau seliu--
pihak dprd belitung merekomendasikan untuk penghentian kegiatan pembukaan tambak udang karena aktifvitas dari perusahaan yang diduga tidak mengantongi izin. bahkan sudah dilaporkan ke gakkum klhk.
"demi penegakan dan kepastian hukum atas segala pelanggaran, saya setuju dan sepaham dengan rekan-rekan dprd. hasilnya pada hari ini gakkum klhk sudah tepat dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka melakukan penyegelan lokasi tambang udang tersebut," katanya.
baca juga:dlh belitung dukung ramadhan fair 2024 dan tabligh akbar uas
baca juga:ramadan, baznas belitung ajak masyarakat tingkatkan berzakat
diberitakan sebelumnya, dprd kabupaten belitung resmi melaporkan terkait aktivitas tambak udang ilegal pt kekal putra nusantara (kpn) di desa pulau seliu, kecamatan membalong.
dugaan aktivitas ilegal pembukaan tambak udang pt kpn di pulau seliu dilaporkan kepada direktorat jenderal penegakan (gakkum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri.
tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap kegagalan pt kekal putra nusantara (kpn) dalam mematuhi kesepakatan bersama yang telah direkomendasikan oleh dprd belitung.
perusahaan pt kpn diduga tetap melakukan aktivitas tanpa izin lengkap alias ilegal di atas lahan tambak udang desa pulau seliu, kecamatan membalong. perusahaan terkesan membandel.
ketua dprd belitung, ansori, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap pt kpn yang tidak mematuhi rekomendasi untuk menghentikan aktivitas tambak udang tersebut.
baca juga:prediksi lonjakan pemudik di belitung, bandara siap hadapi arus mudik h-5 lebaran
baca juga:sidang praperadilan korupsi lapangan bola, nasib tersangka lurah paal satu ditentukan senin ini
oleh karena itu, dprd belitung secara resmi telah melaporkan masalah ini kepada ditjen gakkum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri.
"kami telah resmi melaporkan hal ini kepada ditjen gakkum klhk," ujar ansori kepada belitong ekspres, kamis, 28 maret 2024.
ansori menegaskan bahwa dprd belitung bukanlah menentang investasi yang masuk. namun semua investasi harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
"kami tidak anti atau menolak investasi di pulau belitung, akan tetapi investasi tersebut harus patuh terhadap aturan yang ada," tegas ansori.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 3 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan