Survei: Mayoritas Publik Puas dengan Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Prabowo-Gibran
Presiden Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Duta Besar Yaman untuk Indonesia Salem Ahmed Balfakeeh usai menerima surat kepercayaan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 12 duta-Hafidz Mubarak A-ANTARA FOTO
BELITONGEKSPRES.COM - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat menilai positif kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan hasil survei yang dibacakan Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, jumlah responden yang puas dengan penegakan hukum mencapai 40,8 persen. Sebaliknya, 26,4 persen menilai kinerja pemerintah di bidang ini buruk atau sangat buruk.
"Kondisi penegakan hukum, evaluasi publik menunjukkan dominan dinilai positif. Ada 40,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik," ujar Bawono dalam siaran di akun YouTube Indikator Politik Indonesia, Sabtu.
Sementara itu, evaluasi terhadap upaya pemberantasan korupsi juga menunjukkan angka kepuasan yang relatif tinggi, yakni 42,7 persen responden menilai baik atau sangat baik. Sebanyak 30 persen menilai penanganan korupsi buruk hingga sangat buruk, dan 22,5 persen menilai dalam kategori sedang.
BACA JUGA:Survei PRI: 82 Persen Publik Puas Terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran
BACA JUGA:Presiden Korsel Puji Keberhasilan Prabowo, Tingkat Kepuasan Publik Capai 80 Persen
Data ini menegaskan bahwa mayoritas responden survei puas dengan kinerja Prabowo-Gibran dalam bidang penindakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Survei dilakukan pada 20–27 Oktober 2025 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1.220 orang dan margin of error 2,8 persen. (ant)
- Tag
- Share
-
-
