Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran Tak Terserap Akan Ditarik, Termasuk MBG

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menarik kembali anggaran negara yang tidak terserap secara optimal, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu disebut sebagai bagian dari disiplin fiskal untuk memastikan dana publik benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk tekanan terhadap kementerian atau lembaga, melainkan mekanisme wajar untuk menjaga efektivitas penggunaan APBN. “Kalau uangnya tidak dipakai, ya kita ambil. Ngapain didiamkan di sana,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa 7 Oktober.

Ia menjelaskan, anggaran yang tidak terserap akan segera dialihkan ke program lain yang lebih siap dijalankan dan memiliki dampak cepat terhadap ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan menghasilkan output yang terukur dan tidak berhenti pada tahap birokrasi.

“Kalau ada program yang belum siap, akan saya alihkan. Ini bukan soal menegur, tapi soal efisiensi dan kecepatan. Kalau tetap tidak bisa berjalan, uangnya saya tarik,” tegas Purbaya.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya: Dana MBG Tak Terserap Akan Dialihkan ke Bansos Beras 10 Kg

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Realokasi Anggaran untuk Danai Stimulus Ekonomi Akhir Tahun

Ia menambahkan, aturan ini berlaku untuk seluruh kementerian dan lembaga tanpa pengecualian. Termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pelaksana program MBG. Purbaya menyebut, disiplin serapan anggaran harus berjalan konsisten agar tidak menghambat target pembangunan.

Pernyataan itu muncul menanggapi komentar Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya meminta agar anggaran MBG tidak dipotong. Luhut menilai program tersebut menunjukkan progres signifikan dalam penyerapan anggaran dan berdampak langsung pada peningkatan gizi masyarakat.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tetap akan berpegang pada prinsip transparansi dan efisiensi fiskal, tanpa pengecualian. “Saya tahu program mana yang bisa jalan lebih cepat. Kalau uangnya nganggur, lebih baik digunakan untuk yang siap. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah tanggung jawab anggaran,” katanya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap pelaksanaan program prioritas seperti MBG tetap berjalan efisien, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik tanpa mengorbankan tata kelola keuangan negara. (beritasatu)