Menkeu Purbaya Realokasi Anggaran untuk Danai Stimulus Ekonomi Akhir Tahun
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (30/9/2025)-Mentari Dwi Gayati-ANTARA
BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah memastikan dana stimulus ekonomi akhir tahun 2025 tidak berasal dari anggaran baru, melainkan hasil realokasi dari pos belanja yang tidak mendesak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya akan menyisir anggaran yang belum terpakai di tahun ini untuk dialihkan ke program prioritas.
“Kalau ada pos yang tidak bisa dibelanjakan tahun ini, anggarannya akan digeser. Jadi bukan anggaran tambahan,” ujar Purbaya di Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, kebutuhan total anggaran stimulus masih dihitung bersama lintas kementerian. Program ini merupakan bagian dari Paket Ekonomi 2025 yang terdiri atas delapan program akselerasi, empat program lanjutan di 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.
Beberapa program akselerasi yang akan dijalankan tahun depan mencakup magang industri untuk lulusan perguruan tinggi baru, dengan anggaran Rp198 miliar. Ada pula perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata dan horeka senilai Rp120 miliar, serta bansos pangan berupa 10 kilogram beras untuk Oktober–November 2025 senilai Rp7 triliun.
BACA JUGA:Diskon Tiket Transportasi Nataru Berlaku Hingga 10 Januari 2026
BACA JUGA:Pemerintah Tambah Bansos Kuartal IV 2025, Sasar 30 Juta KPM dan Pekerja
Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan iuran JKK dan JKM bagi pekerja informal seperti pengemudi transportasi daring, kurir, hingga sopir logistik. Program padat karya tunai juga akan digelar oleh Kementerian PU dan Kemenhub dengan target lebih dari 600 ribu penerima manfaat melalui anggaran Rp5,3 triliun.
Paket ekonomi 2025 juga mencakup percepatan deregulasi perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem OSS, perluasan penerapan RDTR hingga 300 daerah, serta program perkotaan di sejumlah kota besar untuk peningkatan pemukiman dan ruang bagi gig ekonomi.
Pemerintah berharap kombinasi realokasi anggaran dan pelaksanaan program prioritas ini mampu menjaga daya beli, menstimulasi konsumsi, dan mempercepat pemulihan ekonomi di penghujung 2025. (ant)