Penyaluran Bansos Tepat Sasaran, Kemensos Percepat Pembuatan Rekening Kolektif
Mensos Saifullah Yusuf (tiga dari kanan) dalam konferensi pers tentang penyaluran bansos di Gedung Kemensos, Jakarta, Selasa (12/8/2025)-Lintang Budiyanti Prameswari-ANTARA
BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat proses pembukaan rekening kolektif bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum memiliki rekening, bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tetap mengacu pada hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, setiap tiga bulan sekali bansos disalurkan berdasarkan data BPS terbaru. Dalam proses pemutakhiran, sering ditemukan penerima manfaat baru yang belum memiliki rekening.
Sebelumnya, pembukaan rekening kolektif memakan waktu dua hingga tiga bulan karena proses verifikasi perbankan. Namun, Kemensos dan Himbara kini telah menemukan solusi untuk mempercepat proses tersebut, termasuk pembagian kartu langsung ke rumah penerima manfaat.
BACA JUGA:55 Ribu Penerima Bansos Anomali Dicoret Kemensos, Termasuk ASN dan Pegawai BUMN
Selain mempercepat layanan, Kemensos juga melakukan pembersihan data penerima bansos. Dari lebih dari 100 ribu penerima anomali yang seharusnya tidak berhak, 55 ribu sudah dihentikan bantuannya. Sisanya, sekitar 44 ribu, masih dalam proses verifikasi.
Penerima bansos anomali ini mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, hingga eksekutif BUMD. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan menunjukkan 27.932 pegawai BUMN terindikasi menerima bansos.
Upaya ini menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang menekankan akurasi, pembaruan data, dan sinergi antarlembaga. Melalui koordinasi dengan BPS dan berbagai pihak terkait, pemerintah menargetkan bansos tersalurkan tepat sasaran serta menghindari kebocoran anggaran. (ant)