Sering Salah Sasaran: Kemensos Perbaiki Data Penerima Bansos, Pegawai BUMN dan Dokter Ikut Terima Bantuan

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Kementerian Sosial (Kemensos) sedang melakukan pembaruan data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) demi memastikan penyaluran tepat sasaran. Langkah ini diambil setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ribuan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan profesi lain yang menerima bansos.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan proses perbaikan dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bansos benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Terus terang, saat ini kami fokus memperbaiki data. Momentum ini adalah implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025," ujar Gus Ipul, Senin 11 Agustus.

Ia mengungkapkan, sebagian penerima bansos telah terdaftar selama lebih dari satu dekade, sehingga diperlukan verifikasi ulang. "Arahan presiden jelas, kita mulai berbenah dengan konsolidasi data. Ada penerima yang tercatat 10 sampai 15 tahun, itu harus dikoreksi," jelasnya.

BACA JUGA:Lebih dari 600 ribu Penerima Bansos Terindikasi Main Judol, Kemensos Sudah Coret 228 Ribu Orang

BACA JUGA:600 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Main Judi Online, Nilai Transaksi Ada yang Rp 100 Juta

PPATK sebelumnya mengidentifikasi 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer yang terindikasi menerima bansos. Data ini kini menjadi fokus verifikasi bersama Kemensos untuk memastikan bantuan tepat guna.

Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fithriadi, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemensos untuk membahas distribusi bansos, termasuk kepada pegawai BUMN. "Kami melihat profil penerima dan mendapati ada yang berstatus pegawai BUMN, dokter, maupun profesi lain," ujarnya di Jakarta.