Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp129 Triliun untuk Dukung Program Prioritas Nasional
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka blokir anggaran sebesar Rp 129 triliun untuk mendukung program prioritas nasional. Anggaran tersebut difokuskan ke sektor pendi-Addin Anugrah Siwi-Beritasatu.com
BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka blokir anggaran sebesar Rp129 triliun untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional. Langkah ini difokuskan pada sektor yang berdampak langsung terhadap masyarakat, yaitu pendidikan, pertanian, dan infrastruktur.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menyampaikan bahwa pembukaan blokir dilakukan secara bertahap. Tahap awal diarahkan untuk kebutuhan rutin dan operasional kementerian/lembaga (K/L), seperti belanja pegawai dan kegiatan administratif. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik dan mendukung kerja K/L baru.
Selanjutnya, anggaran akan difokuskan pada proyek strategis pemerintah yang berdampak luas, termasuk pembangunan infrastruktur, program pendidikan nasional, serta penguatan sektor pertanian melalui proyek cetak sawah dan ketahanan pangan.
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Inpres tersebut menargetkan penghematan belanja hingga Rp256,1 triliun dari K/L dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Dana dari pos-pos nonprioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial akan dialihkan ke program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
BACA JUGA:Cukai Minuman Berpemanis Batal Diberlakukan di 2025, Regulasi Masih Disiapkan
BACA JUGA:Program Unggulan Prabowo Bisa Terdampak Akibat Konflik Iran-Israel
Hingga akhir Mei 2025, Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun atau sekitar 28,1% dari total pagu APBN 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun, sementara sisanya berasal dari transfer ke daerah.
Menurut Luky, pembukaan blokir anggaran ini merupakan bagian dari strategi fiskal adaptif pemerintah untuk memastikan pelaksanaan APBN berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Ini bagian dari upaya pemerintah memastikan APBN 2025 lebih responsif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. (beritasatu)
- Tag
- Share
-
-
