Komisi IV DPR Usulkan Status BPH Ditingkatkan Jadi Kementerian Haji

BELITONGEKSPRES.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BPH) ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan tata kelola haji yang lebih baik dan menyeluruh, dengan otoritas penuh dari pusat hingga daerah.

“Kami mengusulkan pembentukan Kementerian Haji, setara dengan Kementerian Haji di Arab Saudi,” ujar Fikri di Jakarta, Selasa 27 Mei. 

Menurutnya, lembaga haji saat ini harus memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan cakupan layanan sampai ke tingkat kecamatan agar pelayanan kepada jamaah haji dan umrah dapat optimal.

Fikri menegaskan, skala operasional lembaga haji sangat besar, melayani sekitar 220 ribu jamaah haji dan 640 ribu jamaah umrah setiap tahun dengan perputaran dana mencapai Rp60–70 triliun. 

BACA JUGA:Pengacara Hasto Pertanyakan Kejanggalan Data CDR Harun Masiku: 'Pindah 4 KM dalam 1 Detik?'

BACA JUGA:Perpres Perlindungan Jaksa Digugat ke MA, Advokat Soroti Pelibatan TNI dan Bentuk Regulasi

Oleh sebab itu, peningkatan status badan haji menjadi kementerian menjadi langkah strategis demi peningkatan kualitas pelayanan.

Selain itu, Fikri juga menyoroti masih adanya kendala dalam penyelenggaraan haji 2025, khususnya terkait sistem syarikah baru yang menggantikan satu penyedia layanan dengan delapan penyedia. Hal ini menimbulkan berbagai keluhan, seperti pemisahan suami-istri dan pembimbing dengan jamaah.

Untuk mengevaluasi langsung permasalahan tersebut, Fikri akan bertolak ke Tanah Suci sebagai bagian dari Tim Pengawas Haji DPR RI pada Rabu 28 Mei.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memperbaiki layanan haji pada musim berikutnya. 

Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa masa evaluasi ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji bersama Kementerian Agama. (antara)