Komitmen Sri Mulyani Jaga APBN Tetap Dalam Koridor

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Keuangan akhirnya merilis laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa (Kinerja dan Fakta) untuk tahun anggaran 2025.

Sebelumnya, publik sempat mempertanyakan transparansi pemerintah karena laporan APBN ini tak kunjung dipublikasikan. Biasanya, Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers APBN KiTa dalam dua hingga tiga minggu setelah tutup buku bulan fiskal. Namun, hingga pertengahan Maret 2025, belum ada kabar mengenai kinerja APBN Januari 2025 di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Keterlambatan ini pun menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat. Beberapa kali dikonfirmasi, pihak Kementerian Keuangan beralasan bahwa padatnya agenda kenegaraan menjadi faktor utama penundaan.

Akhirnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan memundurkan konferensi pers APBN dilakukan demi memastikan akurasi data. "Kami menunggu data stabil agar tidak ada misinterpretasi," ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (13/3/2025).

BACA JUGA:BI Targetkan Peningkatan Inklusi Keuangan Melalui Implementasi QRIS Tap

Laporan APBN Januari 2025 sempat bocor dua hari lalu sebelum akhirnya ditarik kembali oleh Kementerian Keuangan. Beredar kabar bahwa laporan Januari dan Februari akan diumumkan bersamaan dalam konferensi pers edisi Maret. Namun, dalam konferensi pers tersebut, Kementerian Keuangan justru merilis data akumulasi kinerja APBN hingga Februari tanpa memisahkan laporan masing-masing bulan.

Defisit Sejak Awal Tahun

Salah satu poin utama dalam kinerja APBN per 28 Februari 2025 adalah defisit yang tercatat sejak awal tahun. Hingga akhir Februari, APBN mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau setara dengan 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kondisi ini cukup mengejutkan karena biasanya APBN mencatatkan surplus di awal tahun fiskal. Terakhir kali defisit terjadi pada awal tahun adalah Januari 2021, dengan angka 0,27 persen terhadap PDB. Namun, saat itu defisit masih bisa dimaklumi karena Indonesia tengah menghadapi dampak awal pandemi Covid-19.

Sementara pada tahun ini, APBN langsung mencatat defisit sejak Januari, yakni sebesar 0,10 persen dari PDB atau setara dengan minus Rp23,45 triliun. Defisit tersebut kemudian berlanjut pada Februari.

Dalam konferensi pers, Sri Mulyani menegaskan bahwa angka defisit masih dalam batas yang telah ditetapkan. Defisit 0,13 persen masih jauh dari target APBN 2025, yang diproyeksikan mencapai 2,53 persen PDB atau sekitar Rp616,19 triliun.

BACA JUGA:Banyak Ditemukan Masalah, Kemendag Bakal Evaluasi Tata Kelola Minyakita Setelah Lebaran 2025

Namun, meskipun telah dikonfirmasi oleh Sri Mulyani, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran para ekonom.

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai defisit yang muncul sejak awal tahun sebagai tanda bahwa tahun fiskal ini tidak bisa dianggap biasa. Setelah dua tahun terakhir ketahanan fiskal Indonesia relatif stabil, kini situasinya berada di persimpangan antara keberlanjutan fiskal dan potensi krisis defisit.

Hal yang sama disampaikan oleh Center of Economics and Law Studies (Celios), yang mengkhawatirkan bahwa defisit anggaran tahun ini bisa melebar dari target yang ditetapkan. Bahkan, ada kemungkinan defisit melampaui batas 3 persen yang telah diatur dalam undang-undang.

Pajak Anjlok Drastis