KKP dan Muhammadiyah Bersinergi Percepat Implementasi Ekonomi Biru

BELITONGEKSPRES.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Muhammadiyah bersinegi memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai bagian dari upaya ketahanan pangan nasional. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dan organisasi kemasyarakatan dalam mempercepat implementasi kebijakan ekonomi biru. Ia mengajak kader Muhammadiyah untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

“Peran Muhammadiyah yang memiliki jaringan luas sangat strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang lestari. Kami ingin ekonomi biru ini menjadi solusi konkret bagi masa depan sektor kelautan dan perikanan Indonesia,” ujar Trenggono di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jumat.

KKP menempatkan ekologi sebagai prioritas utama dalam kebijakan ekonomi biru, yang mencakup berbagai program seperti perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, hingga pengelolaan sampah laut melalui Gerakan Bulan Cinta Laut.

BACA JUGA:Dukung Ekonomi Biru, Pemerintah Targetkan Investasi Rp13.320 Triliun

BACA JUGA:Perkuat Ekonomi Nasional, Prabowo Undang 10 Pengusaha Besar ke Istana

Melalui nota kesepahaman dengan Muhammadiyah, sinergi ini akan difokuskan pada pengembangan kampung nelayan modern, kampung perikanan budidaya, usaha garam rakyat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan.

Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup restorasi ekosistem pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan daya saing produk perikanan yang berkelanjutan. Salah satu target utama adalah meningkatkan konsumsi protein ikan di Indonesia.

Trenggono menegaskan bahwa kebijakan ekonomi biru sejalan dengan misi kedua dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengurangan kemiskinan menuju 0 persen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Muhammadiyah, dengan kapasitasnya yang besar, diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam pembangunan.

“Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola sumber daya alam agar tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” ujar Haedar.

Dengan luas perairan yang mencapai 6,4 juta km² dan garis pantai sepanjang 108.000 km, Indonesia harus menjadikan laut sebagai aset utama dalam pembangunan nasional. KKP optimistis bahwa kerja sama dengan Muhammadiyah akan menjadi katalisator bagi penguatan sektor perikanan nasional dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (anatara)