Putus Jeratan Rentenir dan Pinjol, Prabowo Bentuk Koperasi Desa Merah Putih di Seluruh Indonesia

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memperkuat perekonomian desa dengan menghadirkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. 

Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa serta mengurangi ketergantungan mereka pada rentenir, tengkulak, dan pinjaman online ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama kemiskinan di pedesaan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembentukan koperasi ini di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa koperasi ini akan menyediakan fasilitas simpan pinjam bagi masyarakat desa dengan skema yang lebih adil dan menguntungkan.

"Tujuan utama koperasi ini adalah memberikan akses pendanaan yang lebih sehat bagi masyarakat desa, sehingga mereka tidak lagi terjebak dalam sistem pinjaman yang mencekik. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat dapat memperoleh modal usaha dengan syarat yang lebih ringan dan transparan," ujar Budi Arie seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 7 Maret.

BACA JUGA:Dukung Ekonomi Biru, Pemerintah Targetkan Investasi Rp13.320 Triliun

BACA JUGA:Ramadhan 2025: Elnusa Petrofin Santuni Anak Yatim di Seluruh Indonesia

Untuk memastikan efektivitas program ini, koperasi desa akan mendapat dukungan dari bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Setiap desa yang memiliki koperasi ini akan menerima modal awal sebesar Rp 5 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pendukung, seperti gudang penyimpanan, unit simpan pinjam, cold storage, serta klinik desa.

Selain itu, dukungan infrastruktur juga disiapkan guna mendukung distribusi hasil pertanian dan kebutuhan desa, termasuk penyediaan dua unit truk per koperasi. 

"Investasi ini bertujuan untuk memperlancar distribusi dan memperkuat rantai pasok desa, sehingga petani dan pelaku usaha lokal tidak lagi bergantung pada tengkulak yang sering memainkan harga," tambah Budi.

BACA JUGA:Mentan Amran: Tak Ada Alasan Naikkan Harga, Stok Pangan Berlimpah

BACA JUGA:InJourney Prediksi 10,8 Juta Penumpang di Bandara Saat Mudik Lebaran 2025

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa program ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat desa dari jeratan utang ilegal. "Kehadiran koperasi desa ini adalah bukti bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi warganya dari praktik ekonomi yang merugikan," kata Tito.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada kepala desa dan perangkat desa agar program ini dapat berjalan dengan efektif. "Kita ingin memastikan bahwa seluruh perangkat desa memahami dan mendukung kebijakan ini, sehingga koperasi desa bisa menjadi solusi nyata bagi perekonomian masyarakat desa," tutupnya. (beritasatu)