Alarm Badai PHK dan Solusi Ekonomi Indonesia

Jika tidak diantisipasi dengan baik, tren PHK ini berpotensi menekan daya beli masyarakat dan menciptakan dampak berantai pada perekonomian. Konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi juga bisa ikut melemah.

Untuk mencegah dampak lebih luas, pemerintah perlu memastikan agar pekerja yang terdampak PHK tidak terjebak dalam jurang kemiskinan. Salah satu langkah yang sudah diterapkan adalah memperkuat perlindungan sosial dengan sistem data yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

Program bantuan sosial seperti Kartu Prakerja, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perluasan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja yang terdampak PHK. Program-program ini bertujuan memastikan mereka tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar sekaligus peluang untuk meningkatkan keterampilan.

Namun, tantangan utamanya bukan hanya mempertahankan keberlanjutan program, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasarannya.

Lebih dari itu, kebijakan jangka panjang yang perlu diperkuat adalah percepatan transformasi ekonomi, agar ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap guncangan global dapat dikurangi.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai bahwa diversifikasi ekonomi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada industri manufaktur berbasis ekspor yang rentan terhadap fluktuasi global.

BACA JUGA:Bahaya Fatherless Terhadap Tumbuh Kembang Remaja

Sebagai alternatif, sektor ekonomi berbasis domestik seperti ekonomi kreatif, pertanian modern, dan pariwisata berkualitas tinggi perlu dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan baru. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja yang lebih tahan terhadap gejolak global, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa stabilitas makroekonomi merupakan fondasi utama dalam menghadapi ketidakpastian global. Beberapa langkah strategis telah diambil, seperti menjaga inflasi tetap terkendali, menstabilkan nilai tukar rupiah, serta memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau, guna melindungi daya beli masyarakat dari tekanan lebih lanjut.

Kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap berkembang tanpa harus melakukan PHK besar-besaran.

Di tengah tantangan yang ada, pemerintah tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai angka yang tinggi, bahkan menargetkan hingga delapan persen dalam jangka menengah. Meskipun angka ini terkesan ambisius di tengah kondisi global yang tidak menentu, pencapaiannya tetap memungkinkan dengan percepatan investasi dan inovasi di sektor produktif.

Reformasi birokrasi yang telah berjalan harus terus diperkuat agar proses perizinan usaha lebih efisien dan kepastian hukum bagi investor semakin jelas. Selain itu, sektor hilirisasi sumber daya alam memiliki potensi besar sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, asalkan dijalankan dengan strategi yang tepat.

Digitalisasi juga berperan penting dalam mendorong ketahanan ekonomi. Ekonomi berbasis digital telah membuktikan kemampuannya menghadapi berbagai krisis, dan Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di kawasan.

BACA JUGA:100 Hari Kerja Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam

Semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terintegrasi ke dalam ekosistem digital akan membuat rantai ekonomi lebih inklusif. Hal ini juga membuka peluang baru bagi tenaga kerja yang terdampak PHK, sehingga mereka tetap dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.