Prabowo Gelar Rapat Terbatas untuk Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis

BELITONGEKSPRES.COM - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri dan kepala badan untuk mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang telah dimulai sejak Senin, 6 Januari. Ratas ini dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 17 Januari.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta laporan terkait pelaksanaan program tersebut dari setiap kementerian. 

Budi Arie menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan koperasi, UMKM, dan Kementerian Desa untuk mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis. Koperasi telah menyiapkan 1.332 koperasi yang akan berperan sebagai pemasok bahan baku seperti susu, sayuran, beras, jagung, dan tempe.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menambahkan bahwa program ini merupakan prioritas utama Presiden Prabowo dan membutuhkan kerjasama serta sinergi dari berbagai pihak. "Ini adalah pekerjaan besar yang memerlukan gotong royong. Semua pihak harus berfokus untuk kepentingan rakyat," ungkap Maman.

BACA JUGA:Mendikdasmen Segera Rilis Surat Edaran Pembelajaran Selama Bulan Ramadan, Libur Atau Tidak?

BACA JUGA:Presiden Prabowo Tetapkan Cuti Bersama untuk ASN Selama 10 Hari Sepanjang 2025

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pertanian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Desa, Menteri UMKM, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Terkait potensi masalah seperti keracunan makanan yang sempat terjadi di Sukoharjo, Budi Arie menyatakan bahwa hal tersebut kemungkinan besar akan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam evaluasi program ini bersama Presiden Prabowo. 

"Yang terpenting adalah evaluasi yang menyeluruh, dan semua ini demi kepentingan rakyat. Kita tidak bisa main-main dengan hal ini," pungkas Budi Arie. (beritasatu)