BRIN Menilai Kebijakan Pemerintah Stop Impor Pangan Merupakan Langkah Tepat

Ilustrasi cadangan beras Bulog-Syifa Yulinnas-Antara

BELITONGEKSPRES.COM - Ketua Kelompok Riset Ekonomi dan Keuangan Internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ragimun, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang melarang impor empat komoditas pangan utama beras, jagung, gula, dan garam merupakan langkah yang tepat. 

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk memproduksi komoditas-komoditas tersebut, dan dengan optimalisasi yang tepat, kebutuhan pangan domestik dapat dipenuhi secara maksimal.

“Keempat komoditas ini memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, sehingga kebijakan ini harus diterapkan dengan berani,” ungkap Ragimun, seperti dikutip dari Antara pada Jumat, 17 Januari.

Ia menjelaskan bahwa untuk beras dan jagung, produksi dalam negeri diprediksi akan mencukupi kebutuhan pada masa panen mendatang. 

BACA JUGA:Wamen UMKM: Distribusi KUR Sektor Produktif Masih Kurang Maksimal

BACA JUGA:Cak Imin Sebut Pembiayaan dan Pendampingan Penting untuk UMKM Naik Kelas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi pada 2024 diperkirakan mencapai 10,05 juta hektare, dengan produksi beras sekitar 30,34 juta ton untuk konsumsi nasional. 

Sementara itu, produksi jagung diperkirakan meningkat menjadi 15,21 juta ton pada 2024, setelah luas panen diperkirakan bertambah menjadi 2,58 juta hektare.

Namun, Ragimun juga menyoroti pentingnya perhatian lebih terhadap pemenuhan kebutuhan gula dan garam untuk sektor industri, karena spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri berbeda dengan konsumsi rumah tangga. 

Ia mengusulkan agar pemenuhan kebutuhan industri, khususnya untuk gula dan garam, dilakukan secara bertahap agar lebih terjamin.

Ragimun juga menyarankan pemerintah untuk memperketat regulasi distribusi keempat komoditas tersebut guna mendukung percepatan dan optimalisasi program swasembada pangan. 

BACA JUGA:Perpadi Diminta Bapanas Bantu Penyerapan Gabah Petani untuk Jaga Stabilitas Harga

BACA JUGA:Kemenkeu Bentuk Direktorat Baru untuk Pengawasan Profesi Keuangan

Ia mengungkapkan bahwa langkah ini sangat penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan dapat menghasilkan dampak yang maksimal bagi ketahanan pangan nasional.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan