Bapanas Sebut Penyaluran Beras SPHP Fokus pada Wilayah 3TP dan Indonesia Timur

BELITONGEKSPRES.COM - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan bahwa penyaluran beras dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan kemasan 50 kilogram akan difokuskan pada wilayah Indonesia timur, serta daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan masukan dari Perum Bulog, yang mempertimbangkan faktor biaya pengemasan dan pengiriman. “Di Papua, Perum Bulog lebih memilih kemasan 50 kilogram karena lebih praktis untuk pengemasan dan pengiriman, terutama melalui pesawat,” ungkap Maino dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyaluran beras dengan kemasan 50 kilogram atau dalam bentuk curah di luar wilayah timur dan 3TP harus melalui hasil rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait, sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya ingat betul hasil pemeriksaan dari BPK dan BPKP; jika ada penyaluran dalam bentuk curah, harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Pada akhirnya, harga eceran tertinggi (HET) untuk penjual di tingkat grosir harus dipatuhi," tambah Maino.

BACA JUGA:Wamentan Dukung Penuh Kenaikan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

BACA JUGA:Luhut Optimis Coretax Kunci Reformasi Perpajakan Nasional

Sementara itu, Rini Andrida, Kepala Divisi Pengadaan Operasional dan Pelayanan Publik (POPP) Perum Bulog, melaporkan bahwa beberapa daerah di 3TP, seperti Papua dan Maluku, telah mulai meminta penyaluran beras kemasan 50 kilogram. Ia menggarisbawahi pentingnya segera merealisasikan permintaan ini, mengingat harga beras di wilayah tersebut mulai meningkat.

"Saat ini, beberapa daerah di 3TP, termasuk Papua dan Maluku, sudah mengajukan permintaan. Kami perlu segera mengambil keputusan," ujarnya. Rini juga mengungkapkan tantangan dalam menjual beras SPHP sesuai dengan HET, mengingat biaya pengangkutan menuju Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua yang cukup tinggi.

"Daerah-daerah ini sering mengalami kenaikan harga; kami perlu memastikan pasar di sana stabil dengan harga yang layak serta biaya angkut yang terjangkau," pungkas Rini. (ant)