Sekjen PDIP Jadi Tersangka KPK, Hasto Dicekal ke Luar Negeri

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 24 Dec 2024 - 22:32

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto--(Antara)

Langkah pencekalan terhadap Hasto dan Donny diambil KPK untuk mencegah potensi kendala dalam pengumpulan bukti atau kesaksian yang terkait dengan kasus ini.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan perkembangan terbaru dalam penyidikan kasus suap yang melibatkan mantan kader PDIP, Harun Masiku.

KPK menduga bahwa Hasto berperan sebagai pengendali dalam skema suap yang melibatkan sejumlah pihak. Bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny, Hasto diduga menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan melalui perantara Agustiani Tio Fridelina.

Suap tersebut diberikan untuk memastikan Harun Masiku mendapatkan kursi di DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel. "Jumlah uang yang diserahkan mencapai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS selama periode Desember 2019," ungkap Tessa.

Harun Masiku, yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020, masih menjadi buronan KPK. Penegakan hukum terhadap Harun terus dilakukan meskipun ia sering mangkir dari panggilan penyidik.

Sementara itu, Wahyu Setiawan, mantan anggota KPU yang juga terlibat dalam kasus ini, kini menjalani masa bebas bersyarat setelah dihukum atau vonis tujuh tahun penjara.

Langkah KPK untuk mencegah tersangka bepergian ke luar negeri semakin mempertegas komitmen lembaga antirasuah dalam mengungkap praktik korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh besar di dunia politik.

Dengan pencekalan terhadap Hasto dan Donny, diharapkan proses hukum dapat berlangsung tanpa hambatan. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di Indonesia.

PDIP Belum Terima Informasi

Sementara itu, Juru bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, mengungkapkan bahwa hingga saat ini partai belum menerima informasi resmi mengenai penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

“Sampai saat ini, kami belum mendapatkan informasi yang akurat terkait apakah Pak Sekjen telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Chico Hakim seperti dilansir dari JawaPos.com, Selasa 24 Desember 2024.

Chico menambahkan bahwa partai masih menunggu klarifikasi resmi dari KPK sebelum memberikan tanggapan atau mengambil langkah lebih lanjut. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian PDIP dalam menangani isu yang berpotensi memengaruhi citra partai.

sekjen pdip jadi tersangka kpk, hasto dicekal ke luar negeri                            jakarta, belitongeksres.com - publik dihebohkan kabar penetapan sekretaris jenderal (sekjen) pdi perjuangan (pdip), hasto kristiyanto, sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk). 
informasi ini mencuat setelah beredarnya surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor dik/153/dik.00/01/12/2024, tertanggal 23 desember 2024. posisi strategis hasto sebagai salah satu tokoh penting di partai politik besar di indonesia membuat kabar ini langsung menjadi sorotan.
dugaan kasus dan peran dalam suap paw
menurut informasi yang beredar, sekjen pdip hasto diduga terlibat dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri. lantas apa peran hasto dalam kasus dugaan suap paw tersebut.
dalam kasus ini, ia disebut bekerja sama dengan harun masiku dan sejumlah pihak lain untuk memberikan hadiah atau janji kepada wahyu setiawan, mantan komisioner kpu ri periode 2017–2022.
baca juga:jika terbukti bersalah, hasto terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara
kasus ini tentu kembali memunculkan diskusi tentang kerumitan relasi antara partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu di indonesia, serta pentingnya menjaga integritas dalam demokrasi.
yang menyita perhatian publik, mengingat rumitnya relasi antara kekuatan politik dan lembaga penyelenggara pemilu di indonesia. apalagi hasto merupakan tokoh sentral di pdip dan dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan ketua umum, megawati soekarnoputri.
kpk cekal hasto dan donny ke luar negeri
kpk mengambil langkah tegas dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan sekjen pdip hasto kristiyanto (hk) dan advokat donny tri istiqomah (dti). 
kedua tersangka tersebut kini dicekal untuk bepergian ke luar negeri. kpk berkoordinasi dengan direktorat jenderal imigrasi untuk memastikan pencekalan ini dapat dilaksanakan dengan efektif.
baca juga:aset sandra dewi ikut disita negara, pengacara keberatan karena sudah pisah harta
direktur penyidikan kpk, asep guntur rahayu, menjelaskan bahwa pencekalan ini merupakan prosedur standar yang dilakukan setiap kali suatu kasus memasuki tahap penyidikan. 
larangan bepergian ini berlaku selama enam bulan dan bisa diperpanjang jika diperlukan untuk mendalami lebih lanjut penyidikan. “pencekalan ini tidak hanya berlaku untuk tersangka, tetapi juga pihak lain yang dianggap penting dalam proses pengungkapan kasus,” ujar asep di gedung kpk jakarta.
langkah pencekalan terhadap hasto dan donny diambil kpk untuk mencegah potensi kendala dalam pengumpulan bukti atau kesaksian yang terkait dengan kasus ini. 
juru bicara kpk tessa mahardhika mengatakan, penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan perkembangan terbaru dalam penyidikan kasus suap yang melibatkan mantan kader pdip, harun masiku.
baca juga:sekjen pdip jadi tersangka suap, kpk cegah hasto ke luar negeri
kpk menduga bahwa hasto berperan sebagai pengendali dalam skema suap yang melibatkan sejumlah pihak. bersama harun masiku, saeful bahri, dan donny, hasto diduga menyuap anggota kpu wahyu setiawan melalui perantara agustiani tio fridelina. 
suap tersebut diberikan untuk memastikan harun masiku mendapatkan kursi di dpr ri periode 2019-2024 dari dapil i sumsel. "jumlah uang yang diserahkan mencapai 19.000 dolar singapura dan 38.350 dolar as selama periode desember 2019," ungkap tessa.
harun masiku, yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (dpo) sejak januari 2020, masih menjadi buronan kpk. penegakan hukum terhadap harun terus dilakukan meskipun ia sering mangkir dari panggilan penyidik.
sementara itu, wahyu setiawan, mantan anggota kpu yang juga terlibat dalam kasus ini, kini menjalani masa bebas bersyarat setelah dihukum atau vonis tujuh tahun penjara.
baca juga:sekjen pdip hasto kristiyanto dikabarkan jadi tersangka dugaan suap paw anggota dpr ri harun masiku
langkah kpk untuk mencegah tersangka bepergian ke luar negeri semakin mempertegas komitmen lembaga antirasuah dalam mengungkap praktik korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh besar di dunia politik. 
dengan pencekalan terhadap hasto dan donny, diharapkan proses hukum dapat berlangsung tanpa hambatan. kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di indonesia. 
pdip belum terima informasi
sementara itu, juru bicara pdi perjuangan, chico hakim, mengungkapkan bahwa hingga saat ini partai belum menerima informasi resmi mengenai penetapan hasto kristiyanto sebagai tersangka.
“sampai saat ini, kami belum mendapatkan informasi yang akurat terkait apakah pak sekjen telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata chico hakim seperti dilansir dari jawapos.com, selasa 24 desember 2024.
baca juga:menpanrb sebut honorer tak lulus pppk akan dijadikan pegawai paruh waktu
chico menambahkan bahwa partai masih menunggu klarifikasi resmi dari kpk sebelum memberikan tanggapan atau mengambil langkah lebih lanjut. sikap ini menunjukkan kehati-hatian pdip dalam menangani isu yang berpotensi memengaruhi citra partai.
kasus ini tidak hanya menyoroti dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga dampaknya terhadap stabilitas politik menjelang tahun politik yang semakin dekat. penetapan hasto sebagai tersangka tentu bisa berdampak pada citra pdip sebagai salah satu partai terbesar di indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 25 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan