DPRD Belitung Minta Pemda Selesaikan Reaktiviasi BPJS PBI, Deadline Hingga Akhir Januari 2025

Reporter: Dodi Pratama |

Editor: Dodi Pratama |

Senin , 23 Dec 2024 - 16:33

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani-Dodi Pratama/BE-

Oleh karena itu, Vina menegaskan bahwa DPRD Belitung juga mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung untuk lebih proaktif dalam menangani masalah ini.

"Untuk teknisnya, DPRD Belitung menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Kesehatan dan Pemkab Belitung. Yang penting, pada tanggal 31 Januari 2025, semua peserta sudah aktif kembali. Jangan sampai masyarakat dirugikan lebih lama," ujarnya.

Meski anggaran untuk pembayaran BPJS telah disiapkan, Vina menilai bahwa lambannya proses reaktivasi menunjukkan kurangnya upaya maksimal dari pemerintah daerah.

Vina juga menegaskan bahwa alasan seperti perpindahan jiwa atau kematian peserta, yang persentasenya kecil, tidak bisa dijadikan alasan untuk keterlambatan ini.

“Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban keputusan sepihak yang minim koordinasi. Pemerintah yang menonaktifkan, maka pemerintah pula yang harus bertanggung jawab untuk mengaktifkan kembali,” tegas Vina.

Ia kembali menekankan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal proses reaktivasi ini hingga tuntas. Sebab, hingga saat ini permasalahan ini sudah berbulan-bulan dan belum selesai juga.

"Masyarakat hanya ingin masalah ini selesai tanpa harus dipusingkan dengan kebijakan yang tumpang tindih antara pemerintah provinsi dan kabupaten," tandas Vina.

dprd belitung minta pemda selesaikan reaktiviasi bpjs pbi, deadline hingga akhir januari 2025                            tanjungpandan, belitongekspres.com - dprd kabupaten belitung meminta pemerintah daerah (pemda) segera menyelesaikan reaktivitasi bpjs kesehatan penerima bantuan iuran (pbi).
pasalnya, sebanyak 7.595 peserta bpjs pbi di kabupaten belitung tiba-tiba dinonaktifkan pada 1 september 2024. penonaktifan itu tanpa koordinasi jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
hal itu disampaikan ketua dprd belitung, vina cristyn ferani seusai rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah (tapd), senin 23 desember 2024.
menurut vina, memang per senin 23 desember 2023, dinas kesehatan kabupaten belitung mencatat sekitar 3.327 peserta yang berhasil diaktifkan kembali.
baca juga:warga tanjungpandan tewas dengan kondisi mulut berbusa, mayatnya ditemukan di kebun durian
"itu yang kami fokuskan pada hari ini, bahwa tidak aktifnya 7.595 peserta bpjs pbi di kabupaten belitung," kata vina kepada belitong ekspres.
vina juga mempertanyaan mengenai dasar pelimpahan kewajiban pembayaran bpjs pbi dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten tanpa pemberitahuan tertulis.
"kenapa tiba-tiba kewajiban ini bisa dipindahkan begitu saja dari pemprov ke pemda belitung? apa yang mendasari keputusan bahwa bpjs pbi ini bisa langsung menjadi beban pemerintah kabupaten," tanyanya.
"selain itu, apakah pemerintah kabupaten belitung memang wajib menerima pelimpahan ini? inilah yang menjadi pertanyaan kami," sambung vina.
baca juga:mayat ditemukan di kebun durian desa bantan membalong, berikut identitas dan kronologinya
ia menambahkan, saat ini banyak masyarakat yang baru mengetahui bahwa bpjs mereka tidak aktif saat hendak berobat, yang tentu sangat memprihatinkan.
vina menegaskan bahwa dprd memberikan tenggat waktu hingga 31 januari 2025 kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan reaktivasi bpjs pbi bagi seluruh peserta bpjs pbi yang tersisa.
berdasarkan informasi yang diterima vina, tanggung jawab pembayaran dibagi dengan komposisi 70 persen untuk kabupaten dan 30 persen untuk provinsi.
namun, koordinasi yang lemah menjadi hambatan utama dalam penyelesaian masalah ini. "kami melihat bahwa tidak ada komunikasi yang baik, sehingga masyarakat atau peserta bpjs pbi kesulitan saat hendak berobat," ungkapnya.
baca juga:penemuan mayat di kebun durian hebohkan warga membalong, polres belitung langsung ke tkp
oleh karena itu, vina menegaskan bahwa dprd belitung juga mendesak dinas kesehatan kabupaten belitung untuk lebih proaktif dalam menangani masalah ini.
"untuk teknisnya, dprd belitung menyerahkan sepenuhnya kepada dinas kesehatan dan pemkab belitung. yang penting, pada tanggal 31 januari 2025, semua peserta sudah aktif kembali. jangan sampai masyarakat dirugikan lebih lama," ujarnya.
meski anggaran untuk pembayaran bpjs telah disiapkan, vina menilai bahwa lambannya proses reaktivasi menunjukkan kurangnya upaya maksimal dari pemerintah daerah.
vina juga menegaskan bahwa alasan seperti perpindahan jiwa atau kematian peserta, yang persentasenya kecil, tidak bisa dijadikan alasan untuk keterlambatan ini.
baca juga:libur semester sekolah di belitung dimulai, ini pesan kepala disdikbud
“kami tidak ingin masyarakat menjadi korban keputusan sepihak yang minim koordinasi. pemerintah yang menonaktifkan, maka pemerintah pula yang harus bertanggung jawab untuk mengaktifkan kembali,” tegas vina.
ia kembali menekankan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal proses reaktivasi ini hingga tuntas. sebab, hingga saat ini permasalahan ini sudah berbulan-bulan dan belum selesai juga.
"masyarakat hanya ingin masalah ini selesai tanpa harus dipusingkan dengan kebijakan yang tumpang tindih antara pemerintah provinsi dan kabupaten," tandas vina.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 24 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan