Gapabel Desak Jaksa dan Polres Belitung, Tangkap Cukong Tambang Timah Ilegal

Reporter: Ainul Yakin |

Editor: Yudiansyah |

Kamis , 29 May 2025 - 23:29

Tolak Tambang Laut: Gapabel Desak Jaksa dan Polres Belitung, Tangkap Cukong Tambang Timah Ilegal-(Ist/Gapabel)-

“Pertama, kami akan mendesak Kejaksaan dan Kepolisian untuk menangkap para pelaku utama dan pihak yang melindungi mereka. Kedua, mengajukan gugatan perdata atas nama masyarakat terdampak, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 UU Nomor 3 Tahun 2020. Ketiga, kami akan aktif berkoordinasi dengan KLHK dan media untuk mempublikasikan kasus ini,” tegasnya.

Selain itu, Gapabel juga akan menempuh jalur politik dengan mendorong DPRD Belitung untuk turut mengawal penegakan hukum, serupa dengan langkah yang diambil oleh Komisi III DPR RI dalam kasus tambang ilegal di Sangihe.

“Tak kalah penting, kami akan melibatkan masyarakat lokal, khususnya nelayan, dalam patroli swadaya demi menjaga kawasan dari tambang ilegal,” tambah Wahyu.

Potensi Kerugian Negara Capai Ratusan Miliar

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kejari Belitung, Bagus Nur Jakfar Adi Saputro mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara akibat penambangan timah ilegal di wilayah Belitung sangat fantastis. Dalam kurun waktu hanya Januari hingga Mei 2025, diperkirakan negara merugi hingga Rp743 miliar.

Angka tersebut berasal dari penyelundupan sekitar 4.250 ton timah berkadar tinggi (Stannum 70–72%) dari wilayah Belitung ke luar secara ilegal.

Wilayah yang menjadi titik tambang ilegal antara lain Perairan Mungsang, Sijuk, Desa Juru Seberang, dan beberapa lokasi lain yang kini dalam pantauan Kejari. Nilai ekonomi dari aktivitas ilegal ini bahkan mencapai Rp5 miliar per hari, atau sekitar Rp148 miliar per bulan.

"Jika dikelola secara legal, potensi ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Belitung. Tapi kenyataannya, negara justru kehilangan triliunan rupiah setiap tahun karena praktik ilegal ini," ujar Kajari Bagus tegas.***

gapabel desak jaksa dan polres belitung, tangkap cukong tambang timah ilegal                            tanjungpandan, belitongekspres.com – gabungan pecinta alam belitong (gapabel) angkat bicara terkait maraknya aktivitas tambang timah ilegal di wilayah kabupaten belitung. 
organisasi lingkungan ini mendesak kejaksaan negeri (kejari) dan polres belitung untuk menindak tegas cukong (pemodal) tambang ilegal serta oknum aparat yang terlibat membekingi kegiatan ilegal tersebut.
ketua gapabel, wahyu arifin, menyoroti pernyataan kepala kejaksaan negeri belitung, bagus nur jakfar adi saputro, yang menyebutkan bahwa kerugian negara akibat tambang timah ilegal telah mencapai ratusan miliar rupiah. hal ini menurutnya tidak bisa dibiarkan dan harus segera ditindaklanjuti.
siapa bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan?
wahyu menegaskan bahwa para penambang ilegal merupakan pelaku utama yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan di pulau belitung. 
baca juga:timah ilegal rugikan negara rp743 miliar, lsm intel desak kejagung turun ke belitung
aktivitas mereka jelas melanggar uu nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, khususnya pasal 158 yang mengatur ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga rp100 miliar.
"selain para penambang, ada juga aktor lain yang tak kalah penting, yaitu para cukong atau pemodal serta oknum aparat yang menjadi pelindung kegiatan tambang ilegal. mereka semua harus ditindak. bahkan bisa dijerat dengan uu tindak pidana pencucian uang (tppu),” ujar wahyu kepada belitong ekspres, kamis (29/5/2025).
siapa yang harus bertanggung jawab atas reklamasi?
tak hanya bertanggung jawab atas kerusakan, wahyu menekankan bahwa pelaku tambang timah ilegal juga wajib menanggung biaya reklamasi sesuai putusan pengadilan. sayangnya, menurutnya banyak pelaku tidak memiliki kapasitas finansial.
baca juga:sidang kasus timah ilegal 18 ton di belitung, jaksa beberkan peran oknum tni dan polri
“negara harus segera menyita aset-aset mereka. jika pelaku tidak sanggup membayar, pemerintah dapat menggunakan dana reklamasi dari perusahaan tambang legal atau mengalokasikan dari apbn/apbd. namun, hal ini tetap harus disertai proses hukum yang adil dan akuntabel melalui recovery aset,” jelasnya.
langkah strategis gapabel dalam kasus timah ilegal
sebagai organisasi masyarakat sipil, gapabel tidak tinggal diam. wahyu menyebut pihaknya siap mengambil berbagai langkah strategis untuk mendorong penegakan hukum terhadap tambang timah ilegal di belitung.
“pertama, kami akan mendesak kejaksaan dan kepolisian untuk menangkap para pelaku utama dan pihak yang melindungi mereka. kedua, mengajukan gugatan perdata atas nama masyarakat terdampak, sebagaimana diatur dalam pasal 145 uu nomor 3 tahun 2020. ketiga, kami akan aktif berkoordinasi dengan klhk dan media untuk mempublikasikan kasus ini,” tegasnya.
baca juga:tambang timah ilegal merajalela di belitung: potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah?
selain itu, gapabel juga akan menempuh jalur politik dengan mendorong dprd belitung untuk turut mengawal penegakan hukum, serupa dengan langkah yang diambil oleh komisi iii dpr ri dalam kasus tambang ilegal di sangihe.
“tak kalah penting, kami akan melibatkan masyarakat lokal, khususnya nelayan, dalam patroli swadaya demi menjaga kawasan dari tambang ilegal,” tambah wahyu.
potensi kerugian negara capai ratusan miliar
sebelumnya diberitakan, kepala kejari belitung, bagus nur jakfar adi saputro mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara akibat penambangan timah ilegal di wilayah belitung sangat fantastis. dalam kurun waktu hanya januari hingga mei 2025, diperkirakan negara merugi hingga rp743 miliar.
angka tersebut berasal dari penyelundupan sekitar 4.250 ton timah berkadar tinggi (stannum 70–72%) dari wilayah belitung ke luar secara ilegal. 
baca juga:korupsi timah: bos sriwijaya air hendry lie dituntut 18 tahun bui, uang pengganti rp1,6 triliun
wilayah yang menjadi titik tambang ilegal antara lain perairan mungsang, sijuk, desa juru seberang, dan beberapa lokasi lain yang kini dalam pantauan kejari. nilai ekonomi dari aktivitas ilegal ini bahkan mencapai rp5 miliar per hari, atau sekitar rp148 miliar per bulan.
"jika dikelola secara legal, potensi ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belitung. tapi kenyataannya, negara justru kehilangan triliunan rupiah setiap tahun karena praktik ilegal ini," ujar kajari bagus tegas.***

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 30 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan